Jakarta, Batas.id – Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI Syahganda Nainggolan menilai dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menunjukkan sejumlah capaian di bidang ekonomi. Hal tersebut tercermin dari pertumbuhan ekonomi nasional, peningkatan kesejahteraan petani dan nelayan, hingga kenaikan upah buruh.
Dalam keterangan pers Bakom RI di Jakarta, Rabu (21/10/2026), Syahganda menyampaikan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap berada di atas 5 persen. Bahkan, ekonomi nasional mencatat pertumbuhan sebesar 5,61 persen pada kuartal I-2026.
Menurutnya, capaian tersebut tidak terlepas dari peningkatan belanja pemerintah pada awal tahun yang turut mendorong aktivitas sektor swasta. Kebijakan tersebut dinilai mampu memperkuat pergerakan ekonomi melalui keterlibatan berbagai pelaku usaha.
Syahganda menjelaskan, strategi percepatan belanja pemerintah atau front loading menjadi salah satu faktor yang berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi pada periode tersebut. Belanja pemerintah di awal tahun dinilai mampu memicu aktivitas sektor swasta sehingga memberikan dorongan terhadap perekonomian nasional.
Ia juga menekankan bahwa keberhasilan ekonomi tidak cukup diukur dari besarnya angka pertumbuhan. Pemerintah, menurutnya, perlu memastikan bahwa manfaat pertumbuhan tersebut dapat dirasakan secara lebih merata, terutama oleh masyarakat berpenghasilan rendah.
Salah satu indikator yang disoroti adalah peningkatan Nilai Tukar Petani (NTP). Angka NTP tercatat naik dari 124 pada akhir 2024 menjadi 131 pada September 2026. Sementara itu, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), Nilai Tukar Nelayan (NTN) mencapai 108,85 pada September 2026.
Peningkatan indikator tersebut dinilai mencerminkan perbaikan kondisi ekonomi petani dan nelayan. Syahganda menyebut upaya memperluas manfaat pertumbuhan ekonomi kepada kelompok masyarakat bawah merupakan bagian dari pendekatan pertumbuhan inklusif yang didorong pemerintah.
Di sektor ketenagakerjaan, ia menyoroti kenaikan upah buruh dengan rata-rata sebesar 6,5 persen selama dua tahun terakhir. Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan rata-rata kenaikan upah sebelumnya yang disebut berada di kisaran 1 persen.
Menurut Syahganda, perubahan tersebut menunjukkan adanya pergeseran pendekatan kebijakan ekonomi, yakni pertumbuhan tidak hanya berorientasi pada capaian makroekonomi, tetapi juga diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di lapisan bawah.
Meski demikian, ia mengakui pemerintah masih menghadapi sejumlah tantangan. Salah satunya adalah berkurangnya jumlah penduduk yang berada dalam kelompok kelas menengah. Syahganda menyebut sekitar 11 juta orang mengalami penurunan status ke kelompok kelas menengah bawah.
Persoalan tersebut, lanjutnya, perlu menjadi perhatian dalam perumusan kebijakan ekonomi ke depan dan diperkirakan menjadi salah satu fokus pemerintah pada 2027.
Syahganda juga menyampaikan rencana pemerintah untuk mendorong sektor industri otomotif pada tahun depan. Langkah tersebut diharapkan dapat membuka peluang penyerapan tenaga kerja, termasuk bagi kelompok kelas menengah yang menghadapi tekanan ekonomi.
Ia menilai penguatan sektor industri dan penciptaan lapangan kerja menjadi bagian penting untuk menjaga agar pertumbuhan ekonomi dapat dirasakan oleh lebih banyak kelompok masyarakat.
Dengan berbagai capaian dan tantangan tersebut, Syahganda menegaskan pentingnya menjaga pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Pemerintah diharapkan terus memperkuat kebijakan yang tidak hanya mendorong pertumbuhan nasional, tetapi juga memperluas kesempatan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
