Jakarta, Batas.id — Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom RI) di bawah kepemimpinan Kepala Bakom RI Syahganda Nainggolan akan melakukan perubahan pendekatan dalam menjalankan strategi komunikasi pemerintah. Bakom RI kini akan lebih menekankan upaya mendengar suara dan aspirasi masyarakat.
Perubahan strategi tersebut disampaikan Syahganda setelah bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto di kediaman Presiden di Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Dalam pertemuan itu, Syahganda hadir bersama Wakil Kepala Bakom RI Fadli Tri Hartono.
Syahganda mengatakan Presiden Prabowo memberikan arahan agar Bakom RI tidak hanya berperan menyampaikan informasi pemerintah kepada publik, tetapi juga menjadi saluran untuk menangkap berbagai pandangan masyarakat.
Menurutnya, Presiden ingin pemerintah mengetahui bagaimana masyarakat melihat kinerja dan kebijakan yang telah dijalankan selama dua tahun pemerintahan. Karena itu, komunikasi antara pemerintah dan masyarakat diharapkan tidak berjalan satu arah.
Syahganda menilai perubahan pendekatan tersebut diperlukan untuk mencegah terjadinya distorsi informasi antara pemerintah dan masyarakat. Bakom RI akan lebih aktif mencari dan memahami berbagai persoalan yang berkembang di tengah publik.
“Kalau selama ini ada distorsi misalkan, berarti itu memang Bakomnya harus lebih mendengar. Jadi Bapak Presiden sendiri ingin lebih mendengar suara rakyat, Bakomnya juga harus strateginya lebih mendengar,” ujar Syahganda dalam konferensi pers di Auditorium Bakom RI, Jakarta, Selasa (6/10/2026).
Ia menjelaskan pendekatan tersebut berbeda dengan pola komunikasi yang sebelumnya lebih banyak berorientasi pada penyebarluasan informasi pemerintah. Ke depan, Bakom RI akan lebih aktif melakukan pendekatan langsung untuk mengetahui kondisi dan aspirasi masyarakat.
“Jadi bukan kita lebih banyak mendiseminasi, ya, tapi kita lebih banyak ingin mengetahui. Itu yang mungkin strategi dari saya dan Pak Waka. Jadi strategi kita ada strategi mendengar tadi,” katanya.
Sementara itu, Wakil Kepala Bakom RI Fadli Tri Hartono menjelaskan bahwa fungsi komunikasi pemerintah tetap mencakup penyampaian program, gagasan, kebijakan, dan berbagai agenda pemerintah kepada masyarakat.
Namun, penyampaian informasi tersebut akan dilakukan dengan menggunakan bahasa yang lebih sederhana dan mudah dipahami oleh berbagai lapisan masyarakat. Hal ini ditujukan agar pesan pemerintah dapat menjangkau publik secara lebih luas.
Fadli mengatakan Presiden Prabowo juga meminta Bakom RI tidak berhenti pada aktivitas penyampaian informasi. Lembaga tersebut harus mampu menerima berbagai masukan dari masyarakat untuk kemudian diteruskan kepada kementerian, lembaga terkait, maupun Presiden.
Aspirasi yang dimaksud mencakup usulan, masukan, keluhan, hingga kritik terhadap kebijakan pemerintah.
Dengan pendekatan tersebut, Bakom RI diharapkan dapat menjalankan komunikasi dua arah antara pemerintah dan masyarakat. Selain menyampaikan kebijakan pemerintah kepada publik, Bakom juga menjadi kanal untuk membawa suara masyarakat masuk ke dalam proses pemerintahan.
