Jakarta, Batas.id – Pemerintah terus mengoptimalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagai instrumen untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, menjaga stabilitas fiskal, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat selama dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyampaikan bahwa kebijakan APBN tidak hanya berorientasi pada pencapaian target ekonomi, tetapi juga memastikan manfaat pembangunan dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat.
Menurut Suahasil, komitmen tersebut diwujudkan melalui alokasi anggaran untuk sejumlah program prioritas, termasuk pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, dan peningkatan produktivitas masyarakat.
Dalam sektor pendidikan, pemerintah menjalankan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang hingga 31 Agustus 2026 telah menjangkau 56,99 juta penerima manfaat. Pemerintah juga memperluas pengembangan Sekolah Rakyat dan Sekolah Unggul Garuda, merevitalisasi sekolah serta madrasah, dan mempercepat digitalisasi pembelajaran.
Sementara itu, dukungan APBN di bidang kesehatan diwujudkan melalui program Cek Kesehatan Gratis (CKG). Program tersebut menjangkau 70,3 juta penduduk sepanjang 2025 dan meningkat menjadi 99,1 juta penduduk hingga September 2026.
Selain memperluas akses pemeriksaan kesehatan, pemerintah mengalokasikan dukungan untuk renovasi 10.000 puskesmas serta pembangunan dan pemenuhan fasilitas rumah sakit umum daerah (RSUD) di berbagai wilayah.
Suahasil menegaskan bahwa keberhasilan pengelolaan APBN tidak semata-mata diukur dari besarnya anggaran, tetapi juga dari kontribusinya terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia, produktivitas, dan pertumbuhan ekonomi nasional.
Memasuki tahun ketiga pemerintahan Prabowo, APBN diproyeksikan tetap menjadi instrumen utama dalam mendukung agenda pembangunan dan target pertumbuhan ekonomi sebesar 6 persen pada 2027.
Untuk mencapai sasaran tersebut, kebijakan fiskal akan diarahkan pada penguatan investasi, peningkatan aktivitas produksi, perluasan ekspor, penciptaan lapangan kerja formal, serta peningkatan daya saing ekonomi Indonesia.
Meski demikian, pemerintah menyatakan akan tetap menjaga kredibilitas anggaran dan disiplin fiskal. Dalam APBN 2027, belanja negara direncanakan sebesar Rp4.106,3 triliun, sedangkan pendapatan negara ditargetkan mencapai Rp3.435,1 triliun.
Dengan proyeksi tersebut, defisit anggaran ditetapkan sebesar Rp671,2 triliun atau setara 2,4 persen dari produk domestik bruto (PDB).
Suahasil menekankan bahwa pengelolaan fiskal yang sehat harus berjalan beriringan dengan upaya memperkuat pertumbuhan ekonomi. Pemerintah berupaya memastikan APBN tetap kredibel sekaligus memberikan stimulus yang memadai bagi aktivitas ekonomi.
Untuk mendukung target pertumbuhan, pemerintah juga akan memperkuat kolaborasi dengan sektor swasta dan Danantara. Sinergi tersebut diharapkan mampu meningkatkan investasi, memperbesar kapasitas produksi, mempercepat hilirisasi, dan memperluas kesempatan kerja.
Pemerintah sebelumnya menyampaikan bahwa pencapaian pertumbuhan ekonomi sebesar 6 persen pada 2027 memerlukan pertumbuhan investasi sekitar 7 persen.
Dalam refleksi dua tahun pemerintahan Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Suahasil kembali menekankan tiga fungsi utama APBN, yakni mendorong pertumbuhan, melindungi masyarakat, dan menjaga kredibilitas pengelolaan keuangan negara.
Arah kebijakan tersebut diharapkan dapat memperkuat fondasi ekonomi nasional sekaligus menjaga keberlanjutan fiskal dalam mendukung pembangunan Indonesia.
