Jakarta, Batas.id – Memasuki dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, upaya pemulihan pascabencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat terus menunjukkan perkembangan. Hingga 9 Oktober 2026, sebanyak 20.770 unit hunian sementara (huntara) telah selesai dibangun dari total target 20.803 unit.
Capaian tersebut setara dengan 99,8 persen dari keseluruhan target pembangunan huntara. Dari unit yang telah selesai dibangun, sebanyak 20.728 unit sudah ditempati masyarakat terdampak bencana.
Ketua Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera, Tito Karnavian, menyampaikan bahwa pemerintah terus mempercepat proses rehabilitasi dan rekonstruksi di wilayah terdampak. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya memastikan masyarakat dapat kembali menjalani kehidupan setelah bencana.
Menurut Tito, pemerintah pusat telah mengintensifkan berbagai pekerjaan pemulihan secara masif, terutama pada tahap rehabilitasi dan rekonstruksi.
Selain penyediaan hunian sementara, pemerintah juga melanjutkan pembangunan hunian tetap (huntap) bagi masyarakat yang kehilangan rumah atau mengalami kerusakan berat akibat bencana.
Berdasarkan data Satgas PRR per 9 Oktober 2026, pembangunan huntap direncanakan mencapai 57.027 unit di tiga provinsi terdampak. Dari target tersebut, sebanyak 2.103 unit telah selesai dibangun, sementara 1.844 unit lainnya masih dalam proses pengerjaan.
Pembangunan hunian tetap melibatkan pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta berbagai pihak terkait. Kolaborasi ini diharapkan dapat mempercepat penyediaan tempat tinggal yang lebih permanen dan layak bagi masyarakat terdampak.
Di samping pembangunan hunian, pemulihan juga dilakukan terhadap infrastruktur dan layanan dasar. Seluruh 107 ruas jalan nasional dan 43 jembatan nasional yang terdampak bencana dilaporkan telah kembali berfungsi.
Sementara itu, perbaikan infrastruktur daerah masih berlangsung. Sebanyak 2.291 dari 2.421 ruas jalan daerah terdampak telah kembali berfungsi. Adapun jembatan daerah yang pulih mencapai 827 dari total 1.184 jembatan terdampak.
Capaian tersebut memperlihatkan bahwa pemulihan pascabencana mencakup lebih dari sekadar pembangunan tempat tinggal. Akses transportasi, layanan publik, dan aktivitas ekonomi masyarakat juga menjadi bagian penting dalam proses pemulihan.
Menjelang dua tahun pemerintahan Prabowo–Gibran, penyelesaian pembangunan huntap dan perbaikan infrastruktur yang belum pulih sepenuhnya masih menjadi pekerjaan lanjutan. Pemerintah melalui Satgas PRR terus mengoordinasikan upaya rehabilitasi dan rekonstruksi agar masyarakat terdampak dapat kembali beraktivitas secara bertahap.
Keberhasilan pemulihan selanjutnya tidak hanya ditentukan oleh jumlah hunian yang dibangun, tetapi juga oleh pemanfaatannya serta keberlanjutan dukungan bagi masyarakat yang masih membutuhkan penanganan pascabencana.
