Jakarta, Batas.id — Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara Joao Angelo De Sousa Mota mempertanyakan belum tuntasnya proses penempatan ribuan manajer Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes Merah Putih).
Joao mendesak Kementerian Koperasi dan Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara (BP BUMN) segera menyelesaikan proses penempatan para manajer yang telah mengikuti pelatihan.
Menurut Joao, Agrinas pada prinsipnya siap menerima sekitar 13.000 hingga 15.000 manajer untuk ditempatkan di koperasi yang telah siap menjalankan kegiatan operasional.
Ia menilai proses penempatan tersebut seharusnya dapat segera dilakukan tanpa berlarut-larut dalam persoalan administratif.
“Kewenangan penempatan manajer memang berada di Kementerian Koperasi dan BP BUMN. Segera mereka harusnya memutuskan untuk segera menempatkan dan kami sudah siap untuk menerima 13.000 sampai 15.000 manajer,” kata Joao dalam unggahan di akun Instagram pribadinya, @bung.joaomota.
Pertanyakan Hambatan Birokrasi
Joao mempertanyakan alasan proses penempatan para manajer tersebut belum berjalan secara optimal. Ia bahkan menawarkan agar data nama dan kontak para manajer diserahkan kepada Agrinas untuk membantu proses koordinasi.
Menurut dia, Agrinas dapat melakukan komunikasi secara langsung melalui surat elektronik tanpa membutuhkan biaya tambahan.
Ia juga mengkritik pola kerja yang menurutnya terlalu bergantung pada ketersediaan anggaran. Joao menilai penyelesaian persoalan teknis seharusnya dapat dilakukan melalui inisiatif dan koordinasi antarlembaga.
“Kok sedikit-sedikit kerja itu harus selalu ada uang dulu baru kerja. Seolah-olah kayaknya tidak ada inisiatif, tidak ada kreativitas dalam bekerja,” ujarnya.
Joao Soroti Koordinasi dengan Pemerintah
Joao juga mempertanyakan apabila persoalan teknis penempatan manajer harus terus dibawa hingga ke Presiden Prabowo Subianto.
Menurutnya, penempatan sumber daya manusia di lapangan merupakan bagian dari pelaksanaan teknis program sehingga seharusnya dapat diselesaikan oleh instansi yang memiliki kewenangan.
“Ini suatu program besar yang harus segera berjalan dan harusnya semua pihak mendukung. Kok sepertinya sedikit-sedikit harus dilempar ke Pak Presiden,” kata Joao.
Ia berharap persoalan tersebut segera mendapatkan penyelesaian agar koperasi yang telah siap beroperasi dapat segera menjalankan kegiatannya.
Muncul Dugaan Sabotase
Dalam pernyataannya, Joao juga menyampaikan dugaan bahwa keterlambatan tersebut bisa saja berkaitan dengan upaya menghambat program secara struktural.
Namun, dugaan tersebut merupakan pernyataan Joao dan belum disertai bukti publik yang menunjukkan adanya sabotase.
“Atau ini malah bentuk-bentuk sabotase secara struktural, karena tidak ingin melihat program Presiden yang sangat bagus ini bisa berjalan,” ujarnya.
Hingga saat ini, persoalan utama yang disoroti adalah proses penempatan manajer yang belum sepenuhnya tuntas, sementara Agrinas menyatakan kesiapannya untuk menerima dan menempatkan belasan ribu manajer tersebut.
Sebelumnya, Agrinas juga telah menyatakan bahwa perusahaan tersebut berperan sebagai pengguna tenaga kerja yang telah direkrut pemerintah, sementara proses perekrutan dan penetapan skema gaji berada di luar kewenangan Agrinas.
