Prabowo Subianto, PT DSI, Danantara, Devisa Hasil Ekspor, DHE, Devisa Ekspor, Ekspor Indonesia, Ekonomi Indonesia, Danantara Sumberdaya Indonesia, Komoditas Strategis, Pelabuhan, Investasi, Industrialisasi, Sidang Tahunan MPR, Pemerintah Indonesia
Presiden Prabowo Subianto menyoroti langkah pemerintah dalam mengoptimalkan pengelolaan Devisa Hasil Ekspor (DHE) melalui PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI). Menurutnya, keberadaan DSI menjadi bagian penting dalam memastikan devisa dari kegiatan ekspor nasional dapat dikelola secara lebih optimal dan memberikan manfaat bagi perekonomian Indonesia.
Dalam Pidato Kenegaraan pada Sidang Tahunan MPR RI serta Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI di Gedung Nusantara, Jakarta, Jumat (14/8/2026), Prabowo menyampaikan perkembangan kinerja DSI sejak mulai beroperasi pada 1 Juni 2026.
Dalam waktu dua bulan 13 hari, DSI disebut telah mengelola devisa ekspor dengan nilai mencapai US$14 miliar. Pengelolaan tersebut mencakup tiga komoditas strategis Indonesia yang menjadi sumber utama devisa ekspor.
Selain mengelola devisa, DSI juga melakukan pemantauan terhadap transaksi ekspor. Hingga saat ini, lebih dari 6.500 transaksi ekspor telah dimonitor sebagai bagian dari upaya pemerintah memastikan aktivitas perdagangan dan pembayaran devisa berjalan sesuai ketentuan.
Dari hasil pemantauan tersebut, DSI menemukan adanya potensi tambahan devisa senilai US$5 miliar. Potensi tersebut berkaitan dengan adanya perbedaan dan penyesuaian dalam aspek harga, kualitas komoditas, serta pembayaran devisa hasil ekspor.
Temuan tersebut dinilai menunjukkan masih terdapat ruang untuk meningkatkan penerimaan dan optimalisasi devisa dari aktivitas ekspor komoditas strategis Indonesia.
Pengawasan Diperluas
Pemerintah tidak berhenti pada pemantauan yang telah dilakukan saat ini. Prabowo mengatakan pengawasan DSI akan diperluas hingga mencakup 50 pelabuhan yang tersebar di 25 provinsi.
Perluasan pengawasan tersebut diharapkan dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam memantau arus ekspor sekaligus memastikan devisa hasil ekspor dikelola sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Dalam tahap berikutnya, pengelolaan dan pengawasan juga akan diperluas ke seluruh komoditas ekspor strategis Indonesia. Dengan cakupan yang lebih luas, pemerintah berharap potensi devisa yang selama ini belum optimal dapat diidentifikasi dan dikelola dengan lebih baik.
Langkah tersebut menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk memperkuat pengelolaan sumber daya ekonomi nasional. Pemerintah ingin memastikan aktivitas ekspor tidak hanya menghasilkan keuntungan bagi pelaku usaha, tetapi juga memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap perekonomian nasional.
Prabowo menegaskan, optimalisasi devisa merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk memastikan kekayaan dan sumber daya Indonesia memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi rakyat.
“Kita tidak ingin lagi bangsa Indonesia dicurangi. Kekayaan Indonesia tidak boleh memperkaya segelintir orang apalagi di luar negeri, dan meninggalkan rakyatnya sendiri hidup susah,” tegas Prabowo.
Pemerintah berharap penguatan pengawasan DHE melalui DSI dapat memperkuat kedaulatan ekonomi sekaligus mendukung pembiayaan pembangunan, investasi, industrialisasi, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
