JAKARTA – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid telah mengundurkan diri dari kepengurusan DPP Partai Golkar sejak beberapa bulan lalu. Pengunduran diri tersebut dikonfirmasi oleh Sekretaris Jenderal Partai Golkar M. Sarmuji dan Wakil Ketua Umum Golkar Ahmad Doli Kurnia.
Sarmuji mengatakan Nusron telah mundur dari kepengurusan partai lebih dari enam bulan lalu. Menurutnya, keputusan tersebut diambil karena Nusron kemungkinan ingin lebih fokus pada urusan lain.
“Pak Nusron mundur dari pengurus lebih dari enam bulan lalu. Mungkin mau fokus untuk hal lain,” ujar Sarmuji, Senin (21/9/2026).
Namun, Sarmuji tidak menjelaskan secara rinci hal lain yang menjadi fokus Nusron ketika mengajukan pengunduran diri tersebut.
Nusron Sebelumnya Ketua Bidang Keagamaan
Dalam struktur DPP Partai Golkar periode 2024-2029, Nusron Wahid sebelumnya menjabat sebagai Ketua Bidang Keagamaan dan Kerohanian.
Waketum Golkar Ahmad Doli Kurnia sebelumnya juga membenarkan bahwa Nusron telah mengajukan pengunduran diri dari kepengurusan DPP sejak beberapa bulan lalu.
Pengunduran diri tersebut berkaitan dengan jabatan Nusron di struktur kepengurusan partai, bukan dengan status keanggotaannya.
Sarmuji menegaskan Nusron masih berstatus sebagai kader Partai Golkar meski tidak lagi menjadi bagian dari kepengurusan DPP.
Pengunduran Diri Disebut Terjadi Sebelum Kasus HGB
Kabar mengenai mundurnya Nusron dari kepengurusan Golkar muncul ketika Kementerian ATR/BPN tengah menjadi sorotan terkait perkara dugaan suap pengurusan Hak Guna Bangunan (HGB) di Kabupaten Bogor.
KPK sebelumnya menetapkan delapan tersangka dalam perkara tersebut. Empat di antaranya disebut merupakan orang yang bekerja atau memiliki hubungan dekat dengan Nusron di lingkungan ATR/BPN. KPK menyatakan penyidikan masih berada pada tahap awal untuk mendalami perkara tersebut.
Meski demikian, berdasarkan keterangan pengurus Golkar, pengunduran diri Nusron dari kepengurusan partai telah diajukan jauh sebelum kasus tersebut mencuat ke publik.
Sebelumnya, pada 18 September 2026, Kementerian ATR/BPN juga sempat membantah kabar bahwa Nusron mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Menteri ATR/BPN. Kementerian menyatakan Nusron tetap menjalankan tugasnya dan fokus pada pelayanan pertanahan.
Dengan demikian, pengunduran diri yang dikonfirmasi Partai Golkar tersebut merupakan pengunduran diri dari kepengurusan DPP, sementara Nusron tetap tercatat sebagai kader Partai Golkar dan masih menjalankan tugasnya sebagai Menteri ATR/Kepala BPN.
