Purbaya: Bea Cukai Nyaris Dibubarkan, Kini Penerimaan Pajak Diklaim Melonjak 23%
Jakarta – Menteri Keuangan Purbaya mengungkap sejumlah persoalan yang selama bertahun-tahun disebut terjadi di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Direktorat Jenderal Bea Cukai. Pernyataan itu disampaikan dalam sebuah podcast bersama Denny Sumargo.
Dalam perbincangan tersebut, Purbaya menyebut kedua institusi tersebut pada masa lalu dikenal sebagai wilayah yang sangat sulit disentuh proses penegakan hukum. Menurutnya, terdapat aturan tidak tertulis yang membuat aparat penegak hukum kesulitan melakukan pemeriksaan terhadap oknum di dalamnya.
Ia mengungkapkan, apabila lembaga seperti KPK atau Kejaksaan hendak melakukan penyelidikan, terdapat mekanisme informal yang membuat proses tersebut dapat dihentikan. Kondisi itu, menurut Purbaya, menciptakan kesan bahwa institusi perpajakan dan kepabeanan memiliki perlindungan yang membuat praktik penyimpangan sulit diungkap.
Untuk mengubah kondisi tersebut, Purbaya mengaku menerapkan langkah yang lebih tegas dalam pengawasan internal. Pegawai yang diduga melakukan pelanggaran kini dapat langsung dinonaktifkan atau “dirumahkan” dari tugasnya sembari menunggu proses pemeriksaan lebih lanjut.
Ia mengatakan baru mengetahui bahwa menteri memiliki kewenangan untuk menonaktifkan sementara pegawai yang dinilai bermasalah. Kebijakan itu dipilih agar pegawai yang sedang diperiksa tidak lagi memiliki akses menjalankan tugas yang berpotensi membuka peluang penyimpangan.
Purbaya juga menyoroti sejumlah modus pelanggaran yang menurutnya masih menjadi tantangan di lingkungan Bea Cukai. Salah satunya adalah praktik under invoicing, yakni pelaporan nilai barang impor yang lebih rendah dari nilai sebenarnya untuk mengurangi kewajiban pembayaran bea masuk maupun pajak.
Selain itu, ia menyinggung dugaan adanya oknum yang menerima suap untuk meloloskan impor ilegal. Meski sejumlah pejabat telah diganti, Purbaya mengakui praktik lama masih berpotensi muncul sehingga pengawasan internal terus diperketat.
Dalam kesempatan yang sama, Purbaya mengungkapkan bahwa Presiden sempat mempertimbangkan langkah ekstrem berupa pembubaran Direktorat Jenderal Bea Cukai apabila reformasi tidak menunjukkan hasil. Sebagai alternatif, fungsi kepabeanan disebut akan dialihkan kepada pihak ketiga melalui skema outsourcing menggunakan Société Générale de Surveillance (SGS).
Menurut Purbaya, ia meminta waktu selama satu tahun untuk melakukan pembenahan menyeluruh di tubuh Bea Cukai sebelum opsi tersebut diputuskan.
Di sisi lain, ia mengklaim langkah reformasi yang dilakukan mulai menunjukkan hasil. Purbaya menyebut penerimaan pajak mengalami pertumbuhan sebesar 23 persen, yang menurutnya menjadi salah satu capaian tertinggi dalam beberapa waktu terakhir dan turut memperkuat posisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Ia mengakui kebijakan yang ditempuh menimbulkan resistensi di internal. Namun, Purbaya menegaskan fokus utamanya adalah memperbaiki tata kelola penerimaan negara serta memastikan potensi penerimaan tidak hilang akibat praktik korupsi maupun penyimpangan.
Hingga berita ini ditulis, belum terdapat pernyataan resmi dari Direktorat Jenderal Pajak maupun Direktorat Jenderal Bea Cukai terkait pernyataan yang disampaikan Purbaya dalam podcast tersebut.
