Surat yang diterbitkan Pengurus Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama (MWCNU) Kasembon itu memicu beragam tanggapan publik. Dokumen tersebut sebelumnya diunggah melalui akun Instagram @rifkyjafarthalib.official dan kemudian mendapat respons dari sejumlah warganet.
Surat bertanggal 5 Agustus 2026 tersebut ditujukan kepada seluruh badan otonom (Banom) dan lembaga di bawah naungan MWCNU Kasembon. Isinya menginstruksikan jajaran pengurus, terutama di tingkat anak ranting, agar tidak melibatkan mahasiswa KKN UMM dalam sejumlah kegiatan keagamaan dan kemasyarakatan warga Nahdliyin.
Kegiatan yang disebut dalam surat tersebut antara lain TPQ, Madrasah Diniyah (Madin), pengajian, yasinan, tahlilan, istighosah, serta berbagai kegiatan lainnya. Instruksi itu disebut didasarkan pada perbedaan akidah dan identitas organisasi.
Menanggapi surat yang viral tersebut, Ketua Divisi Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) UMM, Arina Restian, menyebut penolakan tersebut merupakan tindakan sepihak yang dilakukan oleh sebagian kecil pihak. Menurutnya, sikap tersebut tidak merepresentasikan keseluruhan masyarakat Kasembon.
Pihak UMM kemudian segera berkoordinasi dengan Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kasembon untuk melakukan tabayyun dan menyelesaikan persoalan tersebut. Setelah dilakukan komunikasi, sejumlah pihak yang sebelumnya menolak keberadaan mahasiswa KKN disebut telah memahami situasi.
Arina mengatakan kegiatan mahasiswa tetap berjalan seperti biasa. Bahkan, mahasiswa UMM masih mengikuti kegiatan keagamaan bersama warga, sementara masyarakat juga tetap meminta bantuan mahasiswa dalam sejumlah program, termasuk penyuluhan mengenai pupuk.
Hasil mediasi dengan PCNU Kasembon memastikan seluruh program kerja KKN mahasiswa UMM tetap dilaksanakan secara kondusif. Dalam pelaksanaannya, kegiatan mahasiswa akan mendapat pendampingan dari pengurus NU setempat.
UMM juga memastikan persoalan tersebut hanya terjadi di satu lokasi di wilayah Kasembon dan tidak ditemukan di titik KKN lainnya. Program KKN sendiri telah berlangsung sejak 28 Juli 2026 dan dijadwalkan berlanjut hingga 31 Agustus 2026.
