Saiful Mujani dalam diskusi Kenapa Presiden Perlu Dijatuhkan: Diskusi Politik dan Kebebasan Akademik FISIP UIN
Jakarta, Batas.id — Pendiri SMRC, Saiful Mujani, mengemukakan pandangannya terkait kondisi demokrasi Indonesia dalam forum Diskusi Politik dan Kebebasan Akademik di UIN Jakarta, Kamis (23/4/2026). Dalam forum tersebut, ia menyatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto sebaiknya “diturunkan” karena dinilai membawa arah kebijakan yang berpotensi mengancam konstitusi dan sistem demokrasi.
Pernyataan tersebut disampaikan di hadapan mahasiswa dan akademisi, yang merespons dengan tepuk tangan dan sorakan. Saiful menegaskan bahwa kekhawatirannya bukan sekadar kritik politik biasa, melainkan didasarkan pada sejumlah indikator yang menurutnya menunjukkan kemunduran dalam praktik demokrasi di Indonesia.
Salah satu poin utama yang disoroti adalah wacana untuk kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 versi awal. Menurutnya, sistem tersebut berpotensi menghapus pemilihan presiden secara langsung dan membuka peluang masa jabatan tanpa batas. Ia menilai hal ini sebagai ancaman serius terhadap prinsip demokrasi modern yang telah dibangun sejak reformasi.
Selain itu, Saiful juga menyinggung dugaan pelanggaran sumpah jabatan presiden. Ia mengkritik kebijakan yang dianggap membuka ruang praktik KKN (korupsi, kolusi, dan nepotisme), serta keterlibatan militer aktif dalam ranah sipil. Tidak hanya itu, ia juga menyoroti kerja sama luar negeri yang dinilai tidak melalui mekanisme DPR, sehingga melemahkan fungsi pengawasan legislatif.
Dari sisi ekonomi, Saiful menilai kebijakan pemerintah berisiko terhadap stabilitas fiskal. Ia menyebutkan bahwa pengelolaan fiskal yang tidak tepat dapat berdampak luas pada kinerja ekonomi nasional. Kritik ini sejalan dengan kekhawatiran sejumlah ekonom yang menilai adanya potensi tekanan terhadap keuangan negara.
Lebih jauh, ia juga mengkritik pernyataan publik dari pejabat yang dianggap tidak mencerminkan etika demokrasi. Pelabelan terhadap pengamat kritis sebagai pihak asing, serta anggapan demonstrasi sebagai bentuk makar atau terorisme, dinilai dapat merusak iklim kebebasan berpendapat.
Penjelasan Isi Slide
Slide yang ditampilkan dalam forum tersebut merangkum enam alasan utama:
- Mengancam Konstitusi – Wacana kembali ke UUD 1945 versi awal.
- Mengancam Demokrasi – Potensi hilangnya pemilihan langsung.
- Melanggar Sumpah Presiden – Kebijakan yang dinilai tidak sesuai konstitusi.
- Melanggar Konstitusi (Kebijakan) – Termasuk isu KKN, peran militer di sipil, dan kebijakan tanpa DPR.
- Mengancam Fiskal – Risiko terhadap stabilitas ekonomi nasional.
- Pernyataan Tidak Pantas – Narasi terhadap kritik dan demonstrasi yang dianggap problematik.
Pandangan Saiful Mujani ini menjadi bagian dari dinamika diskursus publik yang lebih luas mengenai arah demokrasi Indonesia, sekaligus mencerminkan pentingnya ruang akademik sebagai tempat pertukaran gagasan secara terbuka.
