Ilustrasi Penggunaan AI, dan Pusat Data Nasional.
Jakarta, Batas.id — Pemerintah Indonesia memasuki fase baru transformasi digital setelah berhasil mengintegrasikan sebagian besar data kementerian dan lembaga ke dalam satu sistem berbasis kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI).
Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menyampaikan bahwa sejak 1 Juni 2026 tingkat keterhubungan data antarinstansi pemerintah telah mencapai sekitar 80 persen. Capaian tersebut menjadi tonggak penting dalam pembangunan ekosistem Government Technology (GovTech) nasional.
Menurut Luhut, integrasi data memungkinkan berbagai proses birokrasi yang sebelumnya memerlukan waktu berhari-hari kini dapat diselesaikan hanya dalam hitungan menit bahkan detik.
Salah satu contohnya adalah proses penanganan sanggah yang dapat dilakukan melalui teknologi Face Recognition. Dengan sistem tersebut, verifikasi identitas dapat diselesaikan dalam waktu sekitar satu menit.
Selain itu, teknologi AI juga mampu membaca dan menganalisis dokumen perizinan Online Single Submission (OSS) yang memiliki ketebalan hingga 1.600 halaman hanya dalam waktu sekitar 30 detik. Kemampuan ini dinilai dapat meningkatkan kecepatan pelayanan publik sekaligus mengurangi beban administratif aparatur pemerintah.
Transformasi digital juga diarahkan untuk memperluas basis penerimaan negara. Pemerintah berencana menarik sekitar 64 juta pelaku UMKM ke dalam sistem digital sehingga proses administrasi dan pembayaran pajak dapat dilakukan secara lebih efisien.
Melalui mekanisme pajak final sebesar 0,5 persen bagi UMKM, pemerintah berharap rasio pajak nasional dapat meningkat secara bertahap dari kisaran 9 persen menjadi 12 hingga 13 persen dalam beberapa tahun mendatang.
Salah satu proyek strategis yang sedang dikembangkan adalah Digital Single ID atau identitas digital tunggal. Sistem ini dirancang untuk mengintegrasikan berbagai data kependudukan, layanan publik, hingga bantuan sosial dalam satu platform yang terhubung.
Keberadaan identitas digital tunggal diyakini akan meningkatkan akurasi penyaluran bantuan sosial maupun transfer tunai pemerintah. Dengan data yang lebih presisi, potensi kebocoran anggaran dapat ditekan dan bantuan dapat diterima oleh pihak yang benar-benar berhak.
Saat ini implementasi sistem masih berada pada tahap uji coba di 42 kabupaten dan kota, termasuk Banyuwangi yang menjadi salah satu daerah percontohan. Pemerintah menargetkan implementasi secara nasional di seluruh 514 kabupaten dan kota dapat dilakukan secara bertahap.
Luhut menegaskan bahwa pemanfaatan AI bukan sekadar modernisasi teknologi, melainkan fondasi baru dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih cepat, transparan, efisien, dan akuntabel.
Jika berjalan sesuai rencana, Indonesia berpotensi menjadi salah satu negara dengan sistem pemerintahan digital paling terintegrasi di kawasan Asia Tenggara.
