JK menilai penggunaan AC sentral di kantor untuk banyak orang jauh lebih efisien dibandingkan jika 50 karyawan menyalakan AC secara individu di rumah masing-masing.
Jakarta, Batas.id — Per 1 April 2026, Pemerintah Indonesia resmi menerapkan kebijakan Work From Home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) secara nasional setiap hari Jumat. Langkah ini diambil sebagai respons terhadap kondisi geopolitik global yang mengganggu suplai BBM dunia, sehingga pemerintah berupaya menekan konsumsi energi domestik. Namun, kebijakan ini memicu polemik seiring munculnya beragam tanggapan dari tingkat daerah hingga tokoh nasional.
Regulasi dan Cakupan Kebijakan Menteri Dalam Negeri telah menerbitkan Surat Edaran (SE) yang mengatur pola kerja WFH ini berlaku selama dua bulan ke depan bagi ASN daerah. Meskipun demikian, terdapat pengecualian ketat: sektor-sektor vital seperti kesehatan, keamanan, dan layanan publik langsung tetap diwajibkan bekerja secara luring demi menjaga stabilitas pelayanan masyarakat.
Keberagaman Respons di Daerah Implementasi kebijakan ini di lapangan menunjukkan dinamika yang beragam:
- Kabupaten Kutai Timur telah menyatakan kesiapan untuk menindaklanjuti aturan ini dengan pola kerja yang elastis.
- Provinsi Jawa Tengah masih mematangkan instrumen pengendalian kinerja, mengingat adanya kekhawatiran terhadap kompleksitas pengawasan ASN di tingkat daerah.
- Kota Surabaya justru sudah selangkah lebih maju dengan penerapan konsep Work From Anywhere (WFA) berbasis teknologi yang telah berjalan sejak Februari 2025.
Kritik Tajam Jusuf Kalla: Titik Sentral Polemik Polemik ini semakin menguat setelah Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI, Jusuf Kalla (JK), melontarkan kritik keras terkait efektivitas kebijakan tersebut. Poin utama kritik JK meliputi:
- Miskalkulasi Energi: JK menilai penggunaan AC sentral di kantor untuk banyak orang jauh lebih efisien dibandingkan jika 50 karyawan menyalakan AC secara individu di rumah masing-masing.
- Perpindahan Konsumsi: WFH dianggap tidak benar-benar menghemat energi, melainkan hanya memindahkan beban konsumsi listrik dari kantor ke rumah tangga.
- Risiko Kinerja: Terdapat kekhawatiran nyata akan penurunan produktivitas yang dapat memperburuk kualitas layanan publik.
Solusi Strategis dan Transisi Energi sebagai jalan keluar dari polemik ini, Jusuf Kalla mendorong pemerintah untuk fokus pada solusi jangka panjang, seperti perbaikan sistem transportasi publik yang masif dan percepatan transisi ke energi terbarukan serta kendaraan listrik.
Pemerintah sendiri menegaskan bahwa WFH ASN ini merupakan solusi jangka pendek untuk menekan konsumsi energi, sembari terus mempersiapkan transisi energi berkelanjutan seperti pengembangan ekosistem kendaraan listrik dan bioenergi B50
