Ramai di media sosial list homeless media atau yang sering dikenal new media diungkap telah digandeng oleh pemerintah.
Jakarta, Batas.id — Dunia informasi digital Indonesia baru-baru ini diguncang oleh ketegangan antara pemerintah dan para pengelola media baru berbasis media sosial, atau yang akrab disapa homeless media. Polemik ini mencuat setelah perhelatan Indonesia New Media Forum (INMF) pada Mei 2026, di mana klaim sepihak mengenai “kemitraan strategis” justru berujung pada klarifikasi massal dan penegasan independensi.
Awal Mula Polemik
Ketegangan bermula saat Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, Muhammad Qodari, menyatakan dalam forum tersebut bahwa pemerintah telah merangkul sekitar 40 homeless media terkemuka sebagai mitra komunikasi publik. Narasi yang dibangun adalah pemerintah ingin memanfaatkan jangkauan luas akun-akun seperti Folkaktif, Indozone, USS Feeds, hingga Bapak2ID untuk mendiseminasi kebijakan negara secara lebih efektif kepada generasi muda.
Namun, pernyataan tersebut segera disambut dengan “badai” klarifikasi. Alih-alih merasa terhormat, akun-akun besar tersebut justru serentak mengunggah pernyataan resmi di platform masing-masing. Mereka menegaskan bahwa tidak ada kontrak, komitmen formal, apalagi kemitraan berbayar untuk menjadi perpanjangan tangan pemerintah.
Menjaga Marwah Independensi
Bantahan massal ini bukan tanpa alasan. Bagi homeless media, aset terbesar mereka bukanlah sekadar jumlah pengikut (followers), melainkan kepercayaan (trust). Akun-akun ini tumbuh subur karena dianggap lebih jujur, organik, dan berani mengkritik kebijakan yang dianggap tidak berpihak pada rakyat.
Jika mereka menerima label sebagai “mitra pemerintah” tanpa kejelasan batasan, audiens akan dengan mudah memberi stempel sebagai “buzzer” atau alat propaganda. Akun Ngomongin Uang dan Bapak2ID, misalnya, menekankan bahwa kehadiran mereka dalam forum diskusi hanyalah bentuk keterbukaan akses informasi, bukan persetujuan untuk dikendalikan secara naratif.
Klarifikasi dari Sisi New Media Forum
Timothy Marbun, sebagai perwakilan dari pihak INMF, turut memberikan pelurusan. Ia menjelaskan bahwa niat awal pertemuan tersebut adalah membuka jalur konfirmasi. Selama ini, media-media sosial seringkali sulit mendapatkan jawaban cepat dari birokrasi saat ingin memverifikasi sebuah isu. Forum tersebut diharapkan menjadi jembatan agar konten yang dihasilkan tetap akurat dan berimbang, namun tetap dalam koridor kebebasan berpendapat.
Pelajaran bagi Komunikasi Publik
Fenomena ini menunjukkan adanya jurang pemisah antara gaya komunikasi pemerintah yang masih bersifat top-down dengan ekosistem media baru yang sangat egaliter. Pemerintah tampaknya perlu memahami bahwa merangkul media digital tidak bisa dilakukan dengan cara-cara administratif lama atau klaim sepihak.
Kejadian ini menjadi pengingat penting bagi publik dan pemerintah: di era banjir informasi, independensi adalah mata uang yang paling berharga. Homeless media telah menunjukkan posisi mereka—siap berdiskusi untuk kejelasan data, namun tetap berdiri tegak sebagai pengawas kekuasaan demi menjaga integritas di mata pengikutnya.
