Jakarta, Batas.id — Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka disebut telah menyampaikan niat untuk mengundurkan diri dari jabatannya kepada Presiden Prabowo Subianto. Pernyataan tersebut disampaikan dalam pertemuan keduanya di Istana Kepresidenan pada Selasa (10/11), di tengah meningkatnya dinamika politik terkait polemik dokumen pendidikan Gibran.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengonfirmasi adanya pertemuan antara Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran yang berlangsung selama kurang lebih dua setengah jam.
Dalam pertemuan tersebut, Gibran disebut menyampaikan keinginannya untuk mengundurkan diri menyusul perkembangan situasi politik dan hukum setelah munculnya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA).
Meski demikian, Prasetyo menegaskan bahwa Presiden Prabowo tidak menyampaikan penolakan terhadap niat tersebut. Presiden justru memberikan sejumlah masukan dalam diskusi bersama Gibran.
Gibran juga disebut meminta kesempatan untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikan yang dimilikinya melalui proses hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Polemik Ijazah Gibran Memicu Tekanan Politik
Wacana pengunduran diri tersebut muncul ketika tekanan politik terhadap posisi Gibran semakin menguat di parlemen.
Sebanyak 50 anggota DPR yang berasal dari enam fraksi telah mendorong penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) untuk menindaklanjuti polemik dokumen pendidikan Wakil Presiden tersebut.
Dorongan itu berkaitan dengan putusan Mahkamah Agung yang menyatakan surat keterangan penyetaraan pendidikan setingkat SMA milik Gibran tidak sah sebagai dokumen yang digunakan dalam persyaratan pencalonan Pilpres 2024.
Putusan MA tersebut juga berkaitan dengan putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya yang menyatakan tidak menemukan dokumen bukti kelulusan setara SMA Gibran selama menempuh pendidikan di Singapura dan Australia.
Persoalan tersebut kemudian berkembang menjadi isu politik dan konstitusional yang melibatkan sejumlah fraksi di DPR.
DPR Dorong Penggunaan Hak Menyatakan Pendapat
Hak Menyatakan Pendapat merupakan salah satu hak DPR yang diatur dalam Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3).
Hak tersebut dapat digunakan untuk menindaklanjuti dugaan pelanggaran hukum oleh Presiden maupun Wakil Presiden, termasuk dugaan tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai kepala negara atau wakil kepala negara.
Perkembangan ini membuat polemik dokumen pendidikan Gibran tidak lagi terbatas pada persoalan administratif, tetapi turut memasuki ranah politik dan ketatanegaraan.
Sebelumnya, Gibran telah memberikan tanggapan atas polemik tersebut. Ia menyatakan bahwa dirinya dapat melanjutkan pendidikan hingga jenjang sarjana di Singapura apabila telah menyelesaikan pendidikan setingkat SMA.
Pernyataan tersebut menjadi bagian dari respons Gibran terhadap persoalan keabsahan dokumen pendidikan yang kini masih menjadi perhatian publik.
Di tengah perkembangan tersebut, proses pembuktian dokumen melalui jalur hukum dan dinamika politik di parlemen menjadi perhatian dalam perjalanan pemerintahan Prabowo-Gibran.
