Presiden Tegaskan Semua Aparatur Harus Introspeksi, Tak Ada yang Kebal Hukum
Jakarta, Batas.id – Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat pemberantasan korupsi sebagai bagian dari upaya mewujudkan pemerintahan yang bersih, berintegritas, dan berpihak pada kepentingan rakyat.
Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom RI), Muhammad Qodari, mengatakan Presiden mengingatkan seluruh aparatur negara agar terus melakukan introspeksi dan memperkuat integritas di setiap lini pemerintahan, termasuk birokrasi, TNI, Polri, dan Kejaksaan.
Menurut Qodari, Presiden menekankan bahwa setiap aparatur negara merupakan pelayan masyarakat yang memegang amanah publik. Karena itu, seluruh penyelenggara negara harus menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab, profesionalisme, dan menjunjung tinggi integritas.
“Presiden mengingatkan bahwa seluruh aparatur negara harus menjaga kepercayaan rakyat dan tidak menyalahgunakan amanah yang telah diberikan,” ujar Qodari, Senin (13/7).
Qodari menegaskan pemerintah menghormati seluruh proses hukum yang sedang berlangsung dan menyerahkan penanganannya kepada aparat penegak hukum sesuai dengan kewenangan masing-masing.
Ia menyampaikan bahwa penegakan hukum harus dilakukan secara adil tanpa membedakan jabatan, pangkat, kedudukan, maupun kekuasaan. Tidak ada pihak yang memperoleh perlakuan khusus di hadapan hukum.
“Pemerintah mendukung penegakan hukum yang profesional, transparan, dan tidak pandang bulu. Setiap proses hukum harus berjalan sesuai mekanisme yang berlaku serta tetap menjunjung prinsip keadilan,” katanya.
Qodari juga mengingatkan bahwa dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh individu tidak dapat dijadikan dasar untuk menilai keseluruhan institusi. Menurutnya, konsistensi penegakan hukum justru menjadi bagian penting dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas.
Di sisi lain, pemerintah mengajak seluruh masyarakat untuk menghormati asas praduga tak bersalah selama proses hukum masih berjalan. Prinsip tersebut dinilai penting agar tidak muncul spekulasi maupun penghakiman sebelum adanya putusan hukum yang berkekuatan tetap.
Pemerintah juga mengajak seluruh elemen bangsa menjaga suasana yang kondusif, memperkuat persatuan, serta tetap memberikan kepercayaan kepada proses hukum yang berlangsung sesuai ketentuan.
Menurut Qodari, stabilitas nasional dan kepercayaan publik merupakan modal penting bagi pemerintah untuk melanjutkan pembangunan serta menghadirkan kesejahteraan yang merata bagi seluruh masyarakat Indonesia.
