Saifullah Yusuf menyampaikan bahwa digitalisasi bansos menjadi bagian dari pelaksanaan Instruksi Presiden terkait DTSEN dan program pengentasan kemiskinan. Menurutnya, seluruh program bantuan sosial di lingkungan Kementerian Sosial kini menggunakan DTSEN sebagai dasar penyaluran.
Jakarta, Batas.id – Pemerintah terus memperkuat sistem digitalisasi bantuan sosial guna meningkatkan ketepatan sasaran penyaluran bansos. Upaya tersebut dibahas dalam rapat antara Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Kepala Badan Pusat Statistik Amalia Adininggar Widyasanti, dan Anggota Dewan Ekonomi Nasional Arief Anshory Yusuf di Jakarta, Selasa (12/5/2026).
Pertemuan tersebut membahas penguatan digitalisasi bantuan sosial berbasis Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Pemerintah ingin memastikan bantuan dapat diterima masyarakat yang benar-benar berhak sekaligus meminimalkan kesalahan data penerima.
Dalam pembahasan itu, pemerintah menyoroti pentingnya pemutakhiran data, pemanfaatan big data, serta penyempurnaan sistem pemeringkatan penerima manfaat. Langkah tersebut diharapkan dapat menekan potensi bantuan sosial yang salah sasaran, baik kepada warga yang tidak memenuhi syarat maupun masyarakat rentan yang belum masuk data penerima.
Saifullah Yusuf menyampaikan bahwa digitalisasi bansos menjadi bagian dari pelaksanaan Instruksi Presiden terkait DTSEN dan program pengentasan kemiskinan. Menurutnya, seluruh program bantuan sosial di lingkungan Kementerian Sosial kini menggunakan DTSEN sebagai dasar penyaluran.
Ia menilai integrasi antara DTSEN dan digitalisasi dapat meningkatkan akurasi data penerima bantuan. Uji coba yang sebelumnya dilakukan di Banyuwangi disebut menunjukkan hasil positif dan mulai diterapkan di 42 kabupaten/kota lain, dengan target implementasi nasional pada akhir 2026.
Meski demikian, pemerintah mengakui masih terdapat tantangan dalam literasi digital masyarakat. Edukasi kepada penerima manfaat dinilai menjadi bagian penting agar transformasi digital berjalan optimal.
Sementara itu, Amalia Adininggar Widyasanti menegaskan bahwa digitalisasi bukan hanya soal penggunaan teknologi, tetapi juga sarana mempercepat proses pemutakhiran data DTSEN agar lebih akurat. BPS juga tengah menyiapkan penyempurnaan pengukuran kesalahan penyaluran bansos melalui hasil Sensus Ekonomi 2026.
BPS berencana memperkuat model pemeringkatan penerima bantuan dengan memanfaatkan variabel tambahan dan teknologi berbasis big data. Pengolahan data nantinya akan memanfaatkan geotagging, citra satelit, hingga dokumentasi kondisi rumah dalam sistem penilaian Proxy Means Test (PMT).
Di sisi lain, Arief Anshory Yusuf menekankan pentingnya transparansi serta pendekatan ilmiah dalam penyempurnaan model PMT. Ia mendorong pembentukan panel ahli nasional agar proses pemodelan dapat dilakukan secara terbuka, terukur, dan melalui mekanisme peer review.
