Source : BBC Indonesia. Kemlu RI juga masih berupaya memperoleh informasi terkait kondisi jurnalis Bambang Noroyono atau Abeng yang dilaporkan berada di salah satu kapal dalam armada tersebut. Hingga kini komunikasi dengan kapal yang membawa Bambang disebut masih terus dilakukan untuk memastikan status dan keselamatannya.
Jakarta, Batas.id — Pemerintah Indonesia mengecam tindakan militer Israel yang mencegat sejumlah kapal dalam rombongan misi kemanusiaan internasional Global Sumud Flotilla (GSF) 2.0 di kawasan Mediterania Timur, dekat perairan Siprus. Insiden tersebut memicu perhatian serius karena terdapat warga negara Indonesia (WNI) yang ikut berada dalam misi bantuan untuk Palestina tersebut.
Juru Bicara I Kementerian Luar Negeri RI, Yvonne Mewengkang, menyampaikan bahwa hingga kini sedikitnya sepuluh kapal telah dilaporkan ditahan. Beberapa kapal yang dikonfirmasi terdampak antara lain Amanda, Barbaros, Josef, dan Blue Toys.
Berdasarkan informasi dari Global Peace Convoy Indonesia (GPCI), seorang WNI bernama Andi Angga Prasadewa diketahui berada di kapal Josef sebagai delegasi dari GPCI bersama Rumah Zakat. Pemerintah Indonesia kini terus memantau perkembangan situasi dan memastikan keselamatan seluruh WNI yang terlibat dalam misi tersebut.
“Kami mengecam keras tindakan militer Israel yang mencegat kapal-kapal misi kemanusiaan internasional di sekitar perairan Siprus,” ujar Yvonne dalam keterangannya.
Selain itu, Kemlu RI juga masih berupaya memperoleh informasi terkait kondisi jurnalis Bambang Noroyono atau Abeng yang dilaporkan berada di salah satu kapal dalam armada tersebut. Hingga kini komunikasi dengan kapal yang membawa Bambang disebut masih terus dilakukan untuk memastikan status dan keselamatannya.
Pemerintah Indonesia mendesak Israel segera membebaskan seluruh kapal beserta awak misi kemanusiaan yang ditahan. Kemlu RI juga menekankan pentingnya menjamin distribusi bantuan kemanusiaan kepada rakyat Palestina tetap berjalan sesuai ketentuan hukum humaniter internasional.
Menurut Yvonne, perlindungan terhadap WNI akan tetap menjadi prioritas utama pemerintah di tengah situasi yang terus berkembang secara cepat dan dinamis. Direktorat Pelindungan WNI Kemlu RI telah melakukan koordinasi intensif dengan KBRI Ankara, KBRI Kairo, dan KBRI Amman guna menyiapkan langkah antisipasi serta kemungkinan proses evakuasi apabila diperlukan.
Selain itu, pemerintah juga terus menjalin komunikasi dengan berbagai pihak internasional untuk memperoleh informasi terbaru mengenai kondisi para relawan dan awak kapal. Langkah kontingensi pun disiapkan untuk memastikan keselamatan WNI serta mempercepat proses pemulangan apabila situasi semakin memburuk.
