Pemerintah menyiapkan investasi Rp171,7 triliun untuk empat program sektor kelautan dan perikanan, dengan target menghentikan impor garam sepenuhnya pada 2029.
Jakarta, Batas.id— Pemerintah memproyeksikan kebutuhan investasi mencapai Rp171,7 triliun untuk menjalankan empat program strategis di sektor kelautan dan perikanan. Salah satu sasaran utama program tersebut adalah menghentikan impor garam nasional secara penuh pada 2029.
Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI Muhammad Qodari mengatakan pemerintah akan menekan volume impor garam secara bertahap hingga mencapai nol dalam tiga tahun ke depan.
Berdasarkan target pemerintah, impor garam yang saat ini berada di kisaran 2,6 juta ton akan ditekan menjadi 2 juta ton pada 2026. Jumlah tersebut kemudian ditargetkan kembali turun menjadi 1 juta ton pada 2027 dan mencapai nol pada 2029.
“Jadi inilah realita pahit kita. Ternyata selama ini kita impor garam, walaupun kita negara kepulauan dengan panjang pantai mungkin yang terpanjang di dunia. Ini merupakan bagian dari upaya mewujudkan swasembada garam nasional,” kata Qodari di Kantor Bakom RI, Jakarta Pusat, Rabu (2/9/2026).
Untuk mengejar target tersebut, pemerintah akan meningkatkan produksi garam dalam negeri. Produksi yang saat ini berada pada kisaran 1 juta ton ditargetkan meningkat menjadi 2,5 juta ton pada 2026, kemudian 3,5 juta ton pada 2027, dan mencapai 5 juta ton pada 2029.
Salah satu proyek yang menjadi penggerak peningkatan produksi tersebut adalah pembangunan Kawasan Sentra Industri Garam Nasional (K-SIGN) di Kabupaten Rote Ndao, Nusa Tenggara Timur (NTT).
Pengembangan K-SIGN di Rote Ndao mencakup lahan seluas 2.000 hektare dengan nilai investasi diperkirakan mencapai Rp2 triliun. Kawasan tersebut akan dilengkapi tambak garam serta berbagai infrastruktur pendukung, seperti jalan, fasilitas penyimpanan dan pengolahan, pompa, serta sarana produksi lainnya.
Pengembangan kawasan ini diharapkan tidak hanya meningkatkan volume produksi garam nasional, tetapi juga mendorong produktivitas dan pendapatan petambak garam serta menciptakan aktivitas ekonomi baru di daerah.
Investasi Rp171,7 Triliun
Total investasi Rp171,7 triliun akan dialokasikan untuk empat program strategis pemerintah di sektor kelautan dan perikanan.
Porsi terbesar dialokasikan untuk program modernisasi kapal ikan dengan nilai investasi sekitar Rp125,5 triliun. Program tersebut menargetkan pembangunan 4.582 kapal ikan modern dalam periode 2026-2029.
Modernisasi armada perikanan ditujukan untuk meningkatkan kemampuan nelayan dalam memanfaatkan potensi sumber daya ikan di laut lepas sekaligus mengoptimalkan pemanfaatan kuota penangkapan ikan Indonesia.
Selanjutnya, sekitar Rp40 triliun dialokasikan untuk program budi daya ikan tematik berbasis desa yang ditargetkan berkembang di 40 ribu titik hingga 2029.
Program tersebut diarahkan untuk meningkatkan produksi ikan konsumsi domestik sekaligus mendukung kebutuhan protein masyarakat, termasuk untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Pemerintah juga menyiapkan investasi sekitar Rp7,2 triliun untuk pengembangan tambak udang terintegrasi. Program tersebut mencakup pengembangan kawasan tambak seluas 1.361 hektare di Waingapu, Sumba Timur, NTT.
Sementara itu, pengembangan K-SIGN di Rote Ndao mendapatkan porsi investasi sekitar Rp2 triliun untuk lahan seluas 2.000 hektare.
Jika seluruh program berjalan sesuai target, pemerintah memproyeksikan empat program strategis tersebut mampu menghasilkan tambahan produksi sektor kelautan dan perikanan sekitar 3,95 juta ton per tahun.
Pemerintah berharap investasi tersebut tidak hanya meningkatkan kapasitas produksi nasional, tetapi juga menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, menggerakkan perekonomian daerah, dan mengurangi ketergantungan terhadap produk impor.
Khusus sektor garam, peningkatan produksi dalam negeri hingga 5 juta ton pada 2029 menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk mencapai swasembada sekaligus menghentikan ketergantungan Indonesia terhadap impor garam.
