KKP menyiapkan empat program strategis sektor kelautan dan perikanan, mulai dari modernisasi kapal ikan, tambak udang Waingapu, K-SIGN Rote Ndao hingga budidaya ikan darat.
Jakarta, Batas.id — Pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyiapkan empat program strategis untuk memperkuat sektor kelautan dan perikanan nasional. Program tersebut mencakup modernisasi kapal ikan, Tambak Udang Terintegrasi di Waingapu, Kawasan Sentra Industri Garam Nasional (K-SIGN) di Rote Ndao, serta Budi Daya Ikan Darat Tematik.
Keempat program tersebut diarahkan untuk meningkatkan produksi perikanan, memperkuat ketahanan pangan, membuka lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, sekaligus mendorong pemerataan pembangunan di sejumlah wilayah.
Dari sektor perikanan tangkap, pemerintah menyiapkan program modernisasi kapal ikan untuk meningkatkan kemampuan nelayan dalam memanfaatkan potensi sumber daya ikan di laut lepas. Program ini dilatarbelakangi belum optimalnya pemanfaatan kuota tangkap yang dimiliki Indonesia.
Kepala Badan Komunikasi (Bakom) Pemerintah RI Muhammad Qodari mengatakan modernisasi armada menjadi salah satu langkah untuk memperkuat kemampuan nelayan Indonesia dalam mengoptimalkan potensi perikanan di laut lepas.
Pemerintah menargetkan pembangunan 4.582 unit kapal ikan modern secara bertahap pada 2026-2029. Untuk 2026, sebanyak 50 kapal berukuran 30 Gross Tonnage (GT) ditargetkan dibangun.
Program tersebut diperkirakan membutuhkan investasi sekitar Rp125,5 triliun. Dalam pelaksanaannya, KKP akan melibatkan industri galangan kapal dalam negeri untuk menggerakkan perekonomian domestik, membuka lapangan kerja, sekaligus mendorong alih teknologi.
Program modernisasi kapal ikan ditargetkan menyerap hingga 89 ribu tenaga kerja. Sekitar 55 ribu di antaranya diproyeksikan untuk memenuhi kebutuhan awak kapal perikanan, seperti nakhoda, perwira, kepala kamar mesin, dan anak buah kapal.
Pemerintah juga menargetkan program tersebut dapat meningkatkan produksi perikanan tangkap hingga 2,3 juta ton per tahun. Selain itu, pendapatan nelayan ditargetkan meningkat sebesar Rp20,6 triliun per tahun dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari sumber daya alam perikanan bertambah Rp1,8 triliun per tahun.
Sementara itu, pemerintah juga mengembangkan Tambak Udang Terintegrasi atau Integrated Shrimp Farming (ISF) di Waingapu, Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT).
Program tersebut menjadi bagian dari upaya pemerataan pembangunan di NTT yang masih menghadapi tantangan kemiskinan. Pemerintah berharap pembangunan kawasan tersebut dapat menciptakan pertumbuhan ekonomi baru, menyediakan lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
ISF Waingapu dibangun di atas lahan seluas 2.150 hektare. Dari luasan tersebut, sekitar 1.361 hektare akan digunakan untuk area tambak dan fasilitas pendukung.
Hingga 29 Juli 2026, progres pembangunan fisik kawasan telah mencapai sekitar 10 persen. Pembangunan didukung lebih dari 300 unit alat berat dan melibatkan tenaga kerja lokal.
Pembangunan ISF Waingapu ditargetkan selesai pada akhir 2027 dan mulai beroperasi pada awal 2028. Nilai investasinya mencapai sekitar US$500 juta atau setara Rp7,2 triliun.
Saat beroperasi penuh, kawasan tersebut ditargetkan mampu menghasilkan sekitar 52.800 ton udang per tahun. ISF Waingapu juga diproyeksikan menyerap sekitar 7.000 tenaga kerja di sepanjang rantai industri, dengan sekitar 3.000 tenaga kerja lokal akan mendapatkan pelatihan sesuai kebutuhan industri.
Program lainnya adalah pengembangan Kawasan Sentra Industri Garam Nasional (K-SIGN) di Rote Ndao, NTT. Pemerintah menargetkan pengembangan kawasan tersebut mencapai 2.000 hektare.
KKP telah menyelesaikan tahap pertama pengembangan seluas 616 hektare dan kini melanjutkan pembangunan tahap kedua seluas 751 hektare. Pada lahan yang telah selesai dibangun, pemerintah tengah melakukan uji coba produksi dengan target panen perdana pada November 2026.
Pengembangan K-SIGN juga diarahkan untuk meningkatkan produksi garam nasional. Pemerintah menargetkan produksi meningkat dari sekitar 1 juta ton menjadi 2,5 juta ton pada 2026, 3,5 juta ton pada 2027, dan mencapai 5 juta ton pada 2029.
Sejalan dengan peningkatan produksi tersebut, impor garam ditargetkan turun dari sekitar 2,6 juta ton menjadi 2 juta ton pada 2026, kemudian 1 juta ton pada 2027, hingga mencapai nol pada 2029.
Nilai investasi untuk pengembangan K-SIGN seluas 2.000 hektare diperkirakan mencapai Rp2 triliun. Kawasan tersebut akan dilengkapi berbagai infrastruktur pendukung, termasuk fasilitas penyimpanan dan pengolahan, pompa, serta sarana produksi lainnya.
Di sektor budi daya, pemerintah menjalankan Program Budi Daya Ikan Darat Tematik untuk memenuhi kebutuhan ikan konsumsi domestik sekaligus mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Pada 2025, program tersebut telah dikembangkan di 100 lokasi yang tersebar di Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Jawa Timur. Pada 2026, pemerintah menargetkan perluasan program menjadi 4.000 lokasi di seluruh Indonesia.
Komoditas utama yang dikembangkan pada 2026 adalah ikan lele dan nila. Kedua jenis ikan tersebut dipilih karena relatif mudah dibudidayakan, memiliki masa pemeliharaan yang relatif singkat, permintaan pasar yang tinggi, serta dapat dikembangkan di lahan terbatas.
Pemerintah juga menerapkan teknologi bioflok yang ditujukan untuk menghemat penggunaan air, mengoptimalkan pakan, meningkatkan produktivitas, dan mendukung kegiatan budi daya yang ramah lingkungan.
Hasil panen nantinya akan disalurkan melalui koperasi atau lembaga pengelola kepada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), pasar tradisional, pelaku pengolahan, rumah makan, hingga jaringan ritel.
Melalui empat program tersebut, pemerintah menargetkan sektor kelautan dan perikanan tidak hanya berperan dalam meningkatkan produksi pangan, tetapi juga menjadi penggerak ekonomi daerah. Program-program tersebut diharapkan menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, memperkuat ekonomi desa dan kawasan, serta mengoptimalkan potensi sumber daya kelautan dan perikanan nasional.
