Pemerintah resmi menunjuk Luke Thomas Mahony sebagai Direktur Utama PT Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI), sebuah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) baru yang dibentuk untuk memperkuat tata kelola ekspor komoditas strategis Indonesia.
Jakarta, Batas.id — Pemerintah resmi menunjuk Luke Thomas Mahony sebagai Direktur Utama PT Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI), sebuah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) baru yang dibentuk untuk memperkuat tata kelola ekspor komoditas strategis Indonesia. Pengumuman tersebut disampaikan langsung oleh CEO Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara, Rosan Roeslani, di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta. Kehadiran DSI menjadi langkah awal pemerintah dalam melakukan reformasi besar terhadap sistem perdagangan ekspor sumber daya alam nasional.
PT DSI berada di bawah naungan superholding BPI Danantara dan dibentuk sebagai tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah mengenai Tata Kelola Ekspor Komoditas Sumber Daya Alam yang diterbitkan Presiden Prabowo Subianto. Perusahaan ini diberi mandat untuk mengelola serta mengawasi ekspor komoditas unggulan Indonesia, termasuk batu bara dan kelapa sawit, melalui sistem terpusat.
Melalui mekanisme tersebut, pemerintah menargetkan pengawasan yang lebih ketat terhadap berbagai praktik ilegal yang selama ini dinilai merugikan negara. Praktik seperti manipulasi nilai ekspor, transfer pricing, hingga pelarian devisa hasil ekspor ke luar negeri menjadi fokus utama yang ingin diberantas melalui pembentukan DSI.
Penunjukan Luke Thomas Mahony dianggap sebagai bagian dari strategi penguatan manajemen perusahaan. Sosok berkewarganegaraan Australia itu memiliki pengalaman panjang di industri pertambangan global. Ia merupakan lulusan teknik pertambangan yang pernah memulai karier di perusahaan tambang multinasional BHP Billiton.
Sebelum bergabung dengan BPI Danantara, Luke juga sempat menjabat sebagai Direktur sekaligus Chief Strategy & Technical Officer di PT Vale Indonesia Tbk hingga pertengahan 2025. Pengalaman tersebut dinilai menjadi bekal penting untuk memimpin perusahaan yang memiliki tanggung jawab besar dalam pengelolaan ekspor sumber daya alam nasional.
Untuk memperkuat pengawasan dan tata kelola perusahaan, pemerintah turut menunjuk Harold Jonathan Dharma TJ, mantan Direktur PT Mandiri Sekuritas, sebagai Komisaris DSI.
Pembentukan PT DSI dilakukan bersamaan dengan penyusunan regulasi teknis terkait tata kelola ekspor. Pemerintah memastikan proses implementasi akan berlangsung secara bertahap guna menghormati kontrak jangka panjang yang masih dimiliki oleh para eksportir swasta. Sosialisasi dan dialog dengan berbagai organisasi usaha seperti Kadin, Apindo, hingga APBI juga akan dilakukan sebelum kebijakan diterapkan sepenuhnya.
Dengan dukungan pendanaan dari BPI Danantara, PT DSI diharapkan mampu menjadi fasilitator utama perdagangan internasional yang lebih transparan dan akuntabel. Kepemimpinan Luke Thomas Mahony pun akan menjadi penentu keberhasilan pemerintah dalam menjaga kepentingan bisnis sekaligus mengamankan aset ekonomi strategis Indonesia di pasar global.
