JAKARTA – Pernyataan lima gubernur di Pulau Kalimantan terkait penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) menuai kritik di tengah persoalan kabut asap yang mengancam kesehatan masyarakat. Sejumlah respons kepala daerah tersebut menjadi perbincangan publik karena dinilai belum sepenuhnya mencerminkan urgensi penanganan bencana dan keresahan warga terdampak.
Potongan pernyataan para gubernur beredar luas di ruang digital dan memicu perdebatan mengenai kepekaan pemimpin daerah dalam menghadapi krisis lingkungan. Di tengah kekhawatiran terhadap penurunan kualitas udara dan risiko infeksi saluran pernapasan akut (ISPA), masyarakat menuntut langkah konkret, koordinasi yang kuat, serta komunikasi publik yang lebih bertanggung jawab.
Berikut rangkaian pernyataan lima gubernur di Kalimantan yang menjadi sorotan.
1. Gubernur Kalimantan Selatan H. Muhidin: Menilai Kebakaran Tidak Terlalu Parah
Gubernur Kalimantan Selatan H. Muhidin menjadi perhatian setelah menyebut kondisi kebakaran lahan yang ditinjaunya tidak terlalu parah. Penilaian tersebut dikaitkan dengan tidak terlihatnya helikopter yang melakukan pengeboman air atau water bombing saat dirinya berada di lokasi.
Pernyataan itu menuai kritik karena ketiadaan operasi pemadaman udara pada saat peninjauan tidak serta-merta menggambarkan tingkat keparahan kebakaran secara keseluruhan. Kondisi di lapangan semestinya dinilai melalui data titik api, luas area terbakar, kondisi cuaca, serta dampak asap terhadap masyarakat.
2. Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran: Candaan di Tengah Persoalan Kabut Asap
Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran juga mendapat sorotan setelah melontarkan sejumlah pernyataan saat menghadiri perayaan hari jadi Kabupaten Kotawaringin Barat. Ia sempat menyinggung karhutla sebagai persoalan yang berkaitan dengan takdir dan ulah manusia.
Kontroversi semakin mengemuka ketika ia menyampaikan kelakar, “Bersatu kita teguh, bercerai kawin lagi.” Candaan tersebut dinilai tidak tepat oleh sebagian warganet karena disampaikan ketika masyarakat menghadapi persoalan kebakaran dan kabut asap.
Kritik yang muncul memperlihatkan bahwa komunikasi pejabat publik dalam situasi bencana tidak hanya dinilai dari maksud pernyataannya, tetapi juga dari konteks dan dampaknya terhadap perasaan masyarakat terdampak.
3. Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud: Klaim Kualitas Udara Aman Terkendali
Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud menuai tanggapan skeptis setelah menyatakan kondisi kualitas udara di wilayahnya masih aman dan terkendali. Pernyataan tersebut dipersoalkan oleh pihak yang menilai kondisi lingkungan perlu dijelaskan berdasarkan data kualitas udara yang terukur.
Dalam situasi karhutla, klaim mengenai keamanan udara membutuhkan dukungan informasi yang jelas, termasuk hasil pemantauan partikulat, wilayah terdampak, dan perkembangan kondisi dari waktu ke waktu. Tanpa penjelasan berbasis data, pernyataan pejabat berisiko menimbulkan kesenjangan antara informasi resmi dan kekhawatiran masyarakat.
4. Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan: Pertanyakan Keterlibatan Mahasiswa
Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan turut menjadi sorotan setelah mempertanyakan keterlibatan mahasiswa dalam upaya pemadaman kebakaran. Ia mengajukan pertanyaan, “Mahasiswa ada turun? Memadamkan api?”
Pernyataan tersebut memicu kritik dari masyarakat yang menilai bahwa penanganan karhutla merupakan tanggung jawab pemerintah bersama lembaga terkait, petugas pemadam, dan unsur penanggulangan bencana. Partisipasi masyarakat dapat mendukung upaya tersebut, tetapi harus dilakukan secara terkoordinasi dan mengutamakan keselamatan.
Sorotan terhadap pernyataan ini menegaskan pentingnya pemerintah menjelaskan bentuk partisipasi publik yang dibutuhkan tanpa mengaburkan tanggung jawab institusi dalam menangani bencana.
5. Gubernur Kalimantan Utara Zainal A. Paliwang: Akui Keterbatasan Peralatan
Berbeda dari empat pernyataan lainnya yang memicu polemik, Gubernur Kalimantan Utara Zainal A. Paliwang menyoroti keterbatasan fasilitas dan peralatan untuk menangani karhutla di wilayahnya. Ia juga meminta jajaran petugas tetap berupaya maksimal dengan sumber daya yang tersedia.
Pengakuan mengenai keterbatasan sarana menjadi persoalan penting yang perlu ditindaklanjuti melalui evaluasi kebutuhan operasional, penambahan peralatan, serta penguatan koordinasi dengan pemerintah pusat dan instansi terkait. Keterbatasan kapasitas daerah tidak seharusnya berhenti sebagai penjelasan, tetapi perlu diikuti rencana penanganan yang terukur.
Respons Pemimpin Menjadi Sorotan, Penanganan Karhutla Tetap Menjadi Prioritas
Rangkaian pernyataan lima gubernur tersebut memperlihatkan bahwa komunikasi pemerintah daerah menjadi bagian penting dalam penanganan karhutla. Pernyataan yang dianggap meremehkan kondisi, tidak disertai data yang memadai, atau kurang sensitif terhadap penderitaan warga dapat memperburuk kepercayaan publik.
Namun, polemik pernyataan pejabat tidak boleh mengalihkan perhatian dari persoalan utama, yakni pengendalian kebakaran, penanganan kabut asap, perlindungan kesehatan masyarakat, dan pencegahan kebakaran berulang.
Pemerintah daerah bersama pemerintah pusat perlu memastikan langkah penanganan dilakukan secara terkoordinasi, mulai dari pemantauan titik api, pemadaman di wilayah prioritas, penyediaan fasilitas kesehatan, hingga penyampaian informasi kualitas udara secara transparan.
Di tengah ancaman karhutla, masyarakat membutuhkan kepemimpinan yang tidak hanya mampu menyampaikan kondisi, tetapi juga menunjukkan langkah nyata dan terukur. Kepercayaan publik akan sangat ditentukan oleh kesesuaian antara pernyataan pejabat, data di lapangan, dan hasil penanganan yang dirasakan masyarakat.
