Source Antara
Jakarta, Batas.id — Ketegangan antarlembaga penegak hukum kembali memuncak menyusul langkah agresif Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortastipidkor) Polri bersama Kepolisian Daerah Metro Jaya. Pada Juli 2026, korps baru bentukan Polri ini secara resmi menaikkan status penanganan perkara dugaan korupsi pengadaan komoditas batu bara dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) ke tahap penyidikan. Penyidikan ini menyeret Jampidsus Febrie Adriansyah diduga menjadi penyebab utama blackout listrik nasional di Sumatra, Kalimantan, dan Jawa. Manipulasi kualitas dan kuantitas pasokan batubara oleh PT OBP dan PT BRA menyebabkan forced outage di sejumlah PLTU, dengan kerugian negara dan dampak ekonomi diperkirakan mencapai Rp5 triliun.
Rangkaian penggeledahan maraton, penyitaan uang tunai bernilai fantastis, hingga pengamanan ketat rumah dinas oleh personel bersenjata menjadi pemandangan yang memicu atensi luas dari publik nasional.
1. Kronologi Penggeledahan Kafe Cipete dan Temuan Brankas Rahasia
Pusat dari badai hukum ini bermula dari operasi penggeledahan yang dilakukan oleh tim gabungan kepolisian terhadap sebuah restoran bergaya Prancis, Cafe de’CLAN Signature, yang berlokasi di Jalan Cilandak Tengah, Cipete, Jakarta Selatan. Kafe ini bukanlah tempat yang asing. Pada Mei 2024 silam, tempat ini menjadi lokasi bersejarah di mana Febrie Adriansyah sempat dikuntit oleh anggota Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Polri, sebuah insiden yang kala itu sempat diredam oleh para pimpinan institusi.
Namun, situasi pada Juli 2026 ini jauh berbeda. Polisi datang bukan lagi untuk mengawasi, melainkan untuk menyisir seluruh sudut bangunan yang kini dikelola oleh Ferry Yanto Hongkiriwang, figur yang disinyalir memiliki hubungan kedekatan khusus dengan sang Jampidsus.
Dalam penggeledahan tersebut, penyidik berhasil menemukan sebuah pintu rahasia yang tersembunyi di balik instalasi lemari besar. Begitu pintu tersebut digeser, polisi menemukan sebuah brankas besi vertikal setinggi hampir dua meter yang memiliki sistem pengamanan berlapis dan sangat kokoh.
Dari dalam area kafe tersebut, polisi menyita uang tunai yang ditaksir mencapai Rp60 miliar. Operasi kemudian dikembangkan ke Koin Money Changer di wilayah yang sama, di mana polisi kembali mengamankan uang tunai bernilai sekitar Rp7 miliar. Tidak hanya uang dalam pecahan rupiah, petugas juga menyita ratusan kilogram emas batangan dan beberapa koper berisi mata uang asing valuta asing (valas) bernilai tinggi.
2. Anatomi Kasus: Manipulasi Dokumen dan Kerugian Negara Rp5 Triliun
Berdasarkan penjelasan resmi dari Kepala Kortastipidkor Polri, Inspektur Jenderal Totok Suharyanto, kasus yang menjerat sejumlah korporasi ini berakar dari penyimpangan sistemik dalam proses pengadaan serta pemenuhan pasokan batu bara untuk Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) di berbagai wilayah Indonesia selama rentang periode 2018–2026. Fokus utama penyidikan ini mengarah pada aktivitas operasional dua perusahaan swasta, yaitu PT OBP dan PT BRA.
Direktur Penindakan Kortastipidkor Polri, Brigadir Jenderal (Pol) Robertus Yohanes De Deo, mengonfirmasi bahwa penyidik telah mengantongi bukti kuat mengenai adanya dua modus utama kejahatan korporasi ini:
- Manipulasi Dokumen Kualitas: Mengubah data spesifikasi kalori batu bara agar terlihat memenuhi standar baku PLTU, padahal kualitas aslinya berada jauh di bawah ketentuan.
- Manipulasi Kuantitas Pasokan: Memanipulasi laporan volume pasokan batubara yang dikirimkan, sehingga negara tetap membayar penuh nilai kontrak meskipun pasokan fisik yang diterima sangat kurang.
Dampak dari tindakan koruptif ini tidak hanya merugikan keuangan negara secara langsung, tetapi juga merusak hajat hidup orang banyak. Akibat pasokan batu bara yang tidak sesuai spesifikasi dan tersendat, sejumlah pembangkit mengalami kendala operasional yang memicu pemadaman listrik massal (blackout) secara berulang di wilayah Sumatera, sebagian Kalimantan, Jawa Tengah, Jawa Timur, hingga Jabodetabek. Kortastipidkor Polri mengestimasi bahwa total kerugian keuangan negara serta kerusakan perekonomian negara akibat kasus ini menembus angka Rp5 triliun.
Selain perkara pasokan batu bara, kepolisian juga mengindikasikan adanya pengembangan penyidikan aliran dana (TPPU) yang bersinggungan dengan penyimpangan dana di PT Asabri, PT Jiwasraya, serta korupsi di internal PT Krakatau Steel.
3. Rumah Dinas Jampidsus Dijaga Ketat Puluhan Prajurit TNI
Dampak dari penggeledahan kafe di Cipete menjalar cepat ke kediaman pribadi Febrie Adriansyah di kawasan Kramat Pela, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Suasana di sekitar rumah dinas pejabat eselon I Kejaksaan Agung tersebut mendadak berubah mencekam setelah puluhan prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) dengan seragam loreng lengkap dan senjata laras panjang bersiaga penuh mengitari area gerbang dan halaman.
Kehadiran lebih dari satu regu personel militer tersebut memicu tanda tanya besar di kalangan masyarakat dan pengamat hukum. Berdasarkan informasi yang dihimpun, penjagaan ketat dari unsur TNI dipasang tak lama setelah muncul kabar bahwa tim penyidik gabungan Polri tengah bersiap melakukan penggeledahan lanjutan ke rumah pribadi Febrie. Di dalam kompleks kediaman, sejumlah pejabat kejaksaan dari lingkungan Jampidsus juga terlihat keluar masuk secara intensif.
Pihak Polda Metro Jaya, melalui Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Komisaris Besar Budi Hermanto, langsung mengeluarkan imbauan keras agar semua pihak menghormati jalannya proses penegakan hukum. Kepolisian menegaskan bahwa segala bentuk tindakan yang berupaya menghalangi, merintangi, atau menggagalkan proses penyidikan korupsi dapat dijerat secara pidana menggunakan Pasal 21 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (Obstruction of Justice).
Hingga saat ini, publik masih menunggu kejelasan status hukum resmi dari Febrie Adriansyah dalam perkara korupsi batu bara bernilai triliunan rupiah ini. Baik dari pihak Mabes Polri maupun Kejaksaan Agung belum mengeluarkan pernyataan bersama untuk menjelaskan secara detail mengenai kepemilikan aset brankas tersembunyi tersebut serta tindak lanjut dari koordinasi pengamanan pasca-penggeledahan.
