Ketua BEM Fakultas Hukum UBK, Muhammad Abdi Maludin, mengakui menerima sejumlah uang yang disebut bertujuan untuk mengondisikan mahasiswa agar tidak mengikuti aksi.
Jakarta, Batas.id – Kegaduhan terjadi di lingkungan Universitas Bung Karno (UBK) setelah muncul pengakuan terkait dugaan aliran dana yang disebut berkaitan dengan aksi demonstrasi mahasiswa yang digelar pada 15 Juni 2026. Isu tersebut menjadi pembahasan utama dalam Forum Klarifikasi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) dan Himpunan Mahasiswa (HIMA) UBK yang digelar di Kampus Kimia UBK, Jakarta Pusat.
Forum tersebut diselenggarakan sebagai respons atas beredarnya tudingan mengenai adanya upaya pengondisian terhadap mahasiswa menjelang aksi demonstrasi yang sebelumnya digelar di kawasan Istana Negara. Aksi tersebut diketahui membawa sejumlah tuntutan kepada pemerintah, mulai dari evaluasi program Makan Bergizi Gratis (MBG), kenaikan harga BBM, hingga isu ekonomi nasional.
Dalam forum klarifikasi itu, Ketua BEM Fakultas Hukum UBK sekaligus salah satu koordinator aksi, Muhammad Abdi Maludin yang bertemu dengan Wapres Gibran saat aksi mahasiswa Pekan lalu, mengakui menerima sejumlah uang yang disebut bertujuan untuk mengondisikan mahasiswa agar tidak mengikuti demonstrasi. Namun demikian, ia menegaskan bahwa aksi tetap berlangsung dan mahasiswa tetap turun ke jalan sesuai agenda yang telah direncanakan.
Pengakuan tersebut langsung memicu perdebatan di kalangan mahasiswa. Sejumlah peserta forum mempertanyakan aliran dana tersebut serta pihak-pihak yang diduga terlibat dalam prosesnya. Dalam keterangannya di forum, Abdi juga menyebut dana yang diterimanya sempat dibagikan kepada beberapa pihak di lingkungan kampus, termasuk sejumlah senior dan pihak lain yang disebut mengetahui proses tersebut.
Kasus ini semakin menjadi perhatian karena sebelumnya UBK menjadi salah satu kampus yang aktif terlibat dalam aksi demonstrasi mahasiswa pada pertengahan Juni 2026. Demonstrasi tersebut menyoroti sejumlah kebijakan pemerintah yang dinilai perlu dievaluasi dan sempat mendapat perhatian publik secara luas.
Di tengah polemik yang berkembang, sejumlah mahasiswa mendorong agar persoalan tersebut dibuka secara transparan dan tidak berhenti pada pengakuan semata. Mereka meminta klarifikasi menyeluruh mengenai asal-usul dana, pihak yang memberikan, serta tujuan pemberian dana tersebut agar tidak menimbulkan spekulasi yang lebih luas.
Sementara itu, pertemuan antara perwakilan mahasiswa UBK dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang terjadi sebelum aksi juga kembali menjadi sorotan publik. Namun hingga kini belum ada bukti yang mengaitkan pertemuan tersebut dengan dugaan aliran dana yang menjadi polemik di internal kampus.
Forum mahasiswa UBK pun berkomitmen untuk terus mengawal isu tersebut guna menjaga integritas gerakan mahasiswa dan memastikan organisasi kemahasiswaan tetap berjalan secara independen serta bebas dari kepentingan pihak mana pun.
