Prabowo memaparkan capaian pemerintah dalam pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, dan penyediaan rumah layak bagi masyarakat.
Jakarta, Batas.id – Presiden Prabowo Subianto menegaskan pembangunan manusia menjadi salah satu prioritas utama pemerintah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Fokus tersebut diwujudkan melalui berbagai program di sektor pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, hingga penyediaan hunian yang layak.
Hal itu disampaikan Prabowo dalam Pidato Kenegaraan pada Sidang Tahunan MPR RI serta Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI di Gedung Nusantara, Jakarta, Jumat (14/8/2026).
71.744 Sekolah Diperbaiki
Di sektor pendidikan, Prabowo menyampaikan pemerintah tengah menjalankan program perbaikan sekolah dalam skala besar. Pada 2025, sebanyak 16.167 sekolah telah mendapatkan perbaikan. Jumlah tersebut meningkat menjadi 71.744 sekolah pada 2026.
Pemerintah juga memperluas penggunaan teknologi dalam proses pembelajaran melalui distribusi Interactive Flat Panel (IFP) atau layar pintar interaktif.
Setelah setiap sekolah memperoleh satu layar pada 2025, pemerintah berencana menambah tiga layar pada 2026. Dengan demikian, setiap sekolah nantinya memiliki empat ruang kelas yang dilengkapi fasilitas layar pintar interaktif.
Menurut Prabowo, teknologi tersebut dapat dimanfaatkan untuk menghadirkan pembelajaran dari guru-guru terbaik, termasuk untuk mata pelajaran sains, matematika, teknologi, serta bahasa asing.
Presiden juga menekankan pentingnya penguasaan bahasa asing sejak usia dini agar anak-anak Indonesia memiliki kemampuan yang lebih baik dalam menghadapi persaingan global.
Selain perbaikan sekolah, pemerintah memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu melalui Program Sekolah Rakyat.
Hingga saat ini, sebanyak 93 Sekolah Rakyat permanen telah dibuka. Jika digabungkan dengan sekolah rintisan, total terdapat 182 Sekolah Rakyat.
Prabowo menilai program tersebut menjadi salah satu instrumen untuk memutus rantai kemiskinan antargenerasi dengan memberikan kesempatan pendidikan yang lebih luas kepada masyarakat.
Cek Kesehatan Gratis Jangkau 108 Juta Orang
Di bidang kesehatan, pemerintah juga mencatat perluasan cakupan layanan Program Cek Kesehatan Gratis yang diluncurkan pada Februari 2025.
Hingga kini, program tersebut telah menjangkau sekitar 108 juta orang melalui 10.255 puskesmas yang tersebar di 38 provinsi.
Pemerintah juga melakukan pembangunan dan peningkatan fasilitas kesehatan di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar. Sebanyak 66 rumah sakit umum daerah telah dibangun atau ditingkatkan, termasuk 20 rumah sakit baru yang telah mulai beroperasi.
Untuk memberikan perlindungan kesehatan kepada masyarakat miskin dan tidak mampu, pemerintah menanggung penuh iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bagi sekitar 96,8 juta warga.
Penguatan layanan kesehatan juga dilakukan melalui penambahan tenaga medis. Dalam 21 bulan terakhir, pemerintah telah membuka sembilan fakultas kedokteran baru serta 170 program studi spesialis dan subspesialis.
Program studi spesialis kini juga telah tersedia untuk pertama kalinya di 11 provinsi.
Digitalisasi Bansos Diperluas
Pada sektor perlindungan sosial, pemerintah mendorong digitalisasi proses pendaftaran bantuan sosial agar layanan menjadi lebih mudah, transparan, dan tepat sasaran.
Digitalisasi pendaftaran Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) telah diterapkan di 153 kabupaten/kota yang tersebar di 38 provinsi.
Lebih dari tiga juta keluarga telah terdaftar sebagai bagian dari proses menuju target 49 juta keluarga ketika sistem tersebut diterapkan secara nasional.
Prabowo mengatakan digitalisasi juga dapat mengurangi biaya yang selama ini harus ditanggung masyarakat saat mengurus bantuan sosial. Proses yang sebelumnya membutuhkan biaya perjalanan, dokumen, fotokopi, serta waktu kerja, kini dapat dilakukan secara gratis.
Menurutnya, masyarakat yang membutuhkan bantuan tidak seharusnya dibebani biaya hanya untuk membuktikan kondisi ekonominya. Data yang telah dimiliki pemerintah juga semestinya tidak perlu berulang kali diminta kepada masyarakat.
Pemerintah Perluas Akses Hunian Layak
Pemerintah turut memperkuat program penyediaan rumah layak bagi masyarakat. Hingga 30 Juni 2026, sebanyak 83.907 rumah telah menerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) untuk membantu renovasi hunian.
Sementara itu, pembiayaan pembelian rumah melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) telah menjangkau 91.531 rumah.
Adapun Kredit Program Perumahan telah disalurkan kepada 95.878 debitur.
Prabowo menegaskan, berbagai program tersebut merupakan bentuk kehadiran negara dalam membuka kesempatan yang lebih besar bagi masyarakat untuk memperoleh pendidikan, layanan kesehatan, perlindungan sosial, dan tempat tinggal yang layak.
Menurut Presiden, pemerintah tidak bermaksud menggantikan kerja keras masyarakat. Negara hadir untuk memastikan kerja keras tersebut dapat menghasilkan kehidupan yang lebih baik dan tidak terhambat oleh keterbatasan akses.
