Jakarta, Batas.id— Ketua Satuan Tugas (Satgas) Perumahan Hashim Djojohadikusumo mengingatkan agar hunian terjangkau dalam program pemerintah tidak dibeli dalam jumlah besar oleh pihak tertentu untuk kepentingan pribadi.
Hashim menekankan pentingnya memberikan kesempatan yang sama kepada masyarakat yang membutuhkan agar dapat memiliki hunian dengan harga terjangkau.
Menurut Hashim, potensi pembelian dalam jumlah besar perlu diantisipasi, terutama apabila hunian memiliki kualitas bangunan dan lokasi yang baik sehingga berpotensi mengalami kenaikan nilai properti secara signifikan.
Ia meminta PT KAI (Persero) dan pihak pengelola hunian untuk mengawasi kemungkinan adanya pembelian menggunakan nama orang lain. Praktik tersebut dikhawatirkan membuat satu pihak menguasai banyak unit yang seharusnya dapat diakses oleh masyarakat lebih luas.
Hashim mencontohkan, dari ribuan unit hunian yang tersedia, jangan sampai seseorang membeli ratusan unit dengan menggunakan identitas sopir, pekerja rumah tangga, office boy, atau pihak lainnya.
Karena itu, ia menegaskan prinsip kepemilikan harus diarahkan pada pemerataan. Setiap peminat diharapkan memperoleh satu unit hunian sehingga program tersebut tepat sasaran.
Selain persoalan kepemilikan, Hashim menyoroti aspek perawatan bangunan. Menurut dia, keberhasilan pembangunan hunian tidak hanya ditentukan dari kualitas konstruksi saat proyek selesai, tetapi juga dari kemampuan pengelola dan penghuni menjaga kondisi bangunan dalam jangka panjang.
Ia menilai pemeliharaan masih menjadi salah satu tantangan dalam pengelolaan berbagai proyek di Indonesia. Bangunan yang telah dibangun dengan baik harus mendapatkan perawatan secara berkala agar tetap layak dan nyaman ditempati.
Hunian Perlu Dijaga dalam Jangka Panjang
Hashim berharap hunian yang dibangun melalui program pemerintah tetap dalam kondisi baik selama bertahun-tahun. Ia bahkan membayangkan agar kondisi bangunan masih terawat ketika Presiden Prabowo Subianto kembali meninjau proyek tersebut sekitar satu dekade mendatang.
Menurutnya, persoalan seperti bangunan berkarat, kebocoran, maupun kerusakan akibat minimnya perawatan harus dicegah sejak awal.
Ia menegaskan bahwa masyarakat akan menjadi pihak yang paling dirugikan apabila hunian yang telah dibeli tidak mendapatkan pemeliharaan secara optimal.
Karena itu, pengelolaan hunian terjangkau perlu memperhatikan dua aspek sekaligus, yakni memastikan kepemilikan tidak terkonsentrasi pada pihak tertentu dan menjaga kualitas bangunan agar tetap layak huni dalam jangka panjang.
