JAKARTA – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyatakan proses pemulihan wilayah yang terdampak bencana hidrometeorologi di sejumlah daerah di Pulau Sumatra masih membutuhkan waktu yang cukup panjang. Menurutnya, luasnya cakupan wilayah terdampak membuat seluruh proses rehabilitasi tidak mungkin diselesaikan hanya dalam waktu satu tahun.
Pernyataan tersebut disampaikan Tito dalam konferensi pers di Kantor Badan Komunikasi (Bakom) RI, Jakarta, Rabu (5/8/2026). Ia menegaskan pemerintah tidak ingin memberikan janji yang sulit dipenuhi mengingat kompleksitas kerusakan di berbagai daerah.
“Melihat luasnya dampak yang terjadi, pemulihan secara menyeluruh tentu membutuhkan waktu. Tidak mungkin seluruhnya selesai hanya dalam satu tahun,” ujar Tito.
Ia menjelaskan bahwa kondisi di lapangan berbeda-beda di setiap daerah. Sebagai contoh, di Aceh Utara, kerusakan di pusat kota mungkin tidak terlalu terlihat, tetapi wilayah pedalaman mengalami dampak yang jauh lebih berat. Sejumlah rumah rusak, tiang listrik roboh, sekolah tertimpa material, hingga tumpukan kayu yang menghambat proses pemulihan.
Meski menghadapi berbagai kendala, Tito memastikan pemerintah tetap berupaya mempercepat penanganan di seluruh wilayah terdampak. Berbagai sektor layanan publik secara bertahap mulai kembali beroperasi.
Ia menyebut seluruh fasilitas rumah sakit yang terdampak kini telah berfungsi kembali. Sementara itu, dari total 4.922 bangunan sekolah yang terdampak bencana, sebanyak 4.834 sekolah telah kembali digunakan untuk kegiatan belajar mengajar.
Meski demikian, pemerintah masih memanfaatkan ruang belajar sementara di sejumlah lokasi karena sebagian sekolah mengalami kerusakan berat atau hanyut akibat bencana. Beberapa kegiatan belajar juga masih berlangsung di tenda maupun gedung milik pemerintah sebagai solusi sementara hingga proses pembangunan kembali selesai.
Menurut Tito, salah satu tantangan terbesar adalah penyediaan lahan relokasi bagi masyarakat maupun pembangunan fasilitas umum baru. Proses pencarian lahan dinilai tidak selalu mudah sehingga membutuhkan koordinasi dan waktu yang lebih panjang.
Pemerintah menegaskan komitmennya untuk terus melanjutkan proses rehabilitasi dan rekonstruksi secara bertahap agar masyarakat di wilayah terdampak dapat kembali menjalani aktivitas secara normal.
