Empat gebrakan utama yang disiapkan oleh Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) yang baru, Nanik S. Deyang, berfokus penuh pada efisiensi anggaran dan peningkatan kualitas program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Jakarta, Batas.id – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) yang baru, Nanik S. Deyang, mulai melakukan berbagai langkah strategis untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Sejak resmi memimpin BGN, Nanik menegaskan bahwa fokus utama lembaga saat ini adalah memastikan program berjalan lebih tepat sasaran, efisien, dan memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kualitas gizi masyarakat.
Dalam konsolidasi internal yang dilakukan bersama jajaran BGN, setidaknya terdapat empat kebijakan utama yang akan menjadi prioritas dalam masa kepemimpinannya. Langkah tersebut dirancang untuk mengoptimalkan penggunaan anggaran sekaligus memperkuat kualitas layanan yang diberikan kepada para penerima manfaat.
Langkah pertama adalah melakukan refocusing atau penataan ulang penerima manfaat program MBG. Menurut Nanik, program ini tidak lagi hanya berorientasi pada pencapaian jumlah penerima yang besar, tetapi juga harus memastikan bantuan gizi benar-benar diterima oleh kelompok yang membutuhkan. Pendekatan ini diharapkan mampu meningkatkan efektivitas intervensi gizi dan memberikan dampak yang lebih signifikan terhadap kesehatan masyarakat.
Kebijakan kedua adalah pemberlakuan moratorium sementara terhadap pembangunan dapur baru dan pendaftaran Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) baru. Keputusan tersebut diambil setelah dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program di lapangan. BGN menemukan adanya potensi pemborosan anggaran akibat pembangunan dapur yang terlalu padat di beberapa wilayah sehingga meningkatkan biaya operasional, termasuk biaya sewa fasilitas. Melalui moratorium ini, pemerintah akan melakukan penataan ulang lokasi dapur agar lebih efisien dan sesuai kebutuhan.
Langkah ketiga berfokus pada pembenahan dapur yang sudah beroperasi. BGN akan melakukan standardisasi mutu, peningkatan kualitas layanan, serta penguatan kapasitas sumber daya manusia yang terlibat dalam penyelenggaraan program MBG. Selain itu, pengawasan terhadap penerapan standar operasional prosedur (SOP) juga akan diperketat. Dapur yang tidak memenuhi standar atau terbukti melakukan pelanggaran akan dikenakan sanksi hingga penangguhan operasional.
Sementara itu, langkah keempat adalah memastikan program MBG dapat menjangkau wilayah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T). Untuk mewujudkan target tersebut, BGN tengah menyiapkan berbagai skema alternatif yang memungkinkan perluasan layanan tanpa memberikan beban tambahan yang signifikan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Melalui empat kebijakan tersebut, BGN berharap Program Makan Bergizi Gratis dapat berjalan lebih efektif, akuntabel, dan berkelanjutan. Pemerintah menargetkan program ini tidak hanya memperluas akses terhadap makanan bergizi, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia di masa depan.
