Rapat Kerja Komisi XI DPR RI dengan Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo berlangsung sengit pada Senin, 18 Mei 2026. Rapat yang dipimpin langsung oleh Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun, menyoroti anjloknya nilai tukar rupiah yang sempat menyentuh level psikologis baru di kisaran Rp17.600 hingga Rp17.700 per dolar
Jakarta, Batas.id – Pelemahan nilai tukar rupiah hingga menembus level Rp17.700 per dolar Amerika Serikat menjadi sorotan tajam dalam Rapat Kerja Komisi XI DPR RI bersama Bank Indonesia (BI) di Kompleks Parlemen, Senin (18/5). Dalam rapat tersebut, sejumlah anggota dewan melontarkan kritik keras terhadap langkah bank sentral yang dinilai belum efektif menjaga stabilitas kurs.
Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun, menegaskan bahwa asumsi nilai tukar dalam APBN 2026 berada di kisaran Rp16.500 per dolar AS. Karena itu, Bank Indonesia diminta segera mengembalikan rupiah ke jalur penguatan sesuai target pemerintah. Menurutnya, pelemahan yang berkepanjangan dapat memberikan dampak serius terhadap daya beli masyarakat, stabilitas harga, hingga keseimbangan fiskal negara.
Ketegangan rapat meningkat ketika DPR menyoroti lonjakan penerimaan operasional BI pada kuartal IV 2025. Dalam laporan yang dipaparkan, pendapatan operasional bank sentral disebut mencapai Rp66,8 triliun atau sekitar 212 persen dari target awal sebesar Rp31 triliun. Kenaikan tersebut berasal dari Hasil Pengelolaan Aset Valuta Asing (HPAV).
Sejumlah anggota DPR mempertanyakan besarnya kenaikan penerimaan tersebut di tengah kondisi rupiah yang melemah tajam. Mereka meminta BI memberikan penjelasan transparan agar tidak muncul persepsi publik bahwa pelemahan kurs justru memberikan keuntungan bagi institusi bank sentral.
Kritik keras juga disampaikan anggota Komisi XI dari Fraksi PAN, Primus Yustisio. Ia menilai pelemahan rupiah kali ini lebih dalam dibanding beberapa mata uang negara tetangga di kawasan Asia. Menurutnya, kondisi tersebut dapat menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kredibilitas otoritas moneter. Bahkan, Primus secara terbuka meminta Gubernur BI Perry Warjiyo mempertimbangkan mundur apabila dinilai tidak mampu mengendalikan tekanan terhadap rupiah.
Menanggapi kritik tersebut, Perry Warjiyo membantah anggapan bahwa BI memperoleh keuntungan dari melemahnya mata uang nasional. Ia menegaskan bahwa seluruh surplus penerimaan BI nantinya tetap akan disetorkan ke negara setelah melalui mekanisme perpajakan.
Perry juga menjelaskan bahwa tekanan terhadap rupiah dipicu faktor eksternal dan musiman, mulai dari tensi geopolitik global, kebutuhan repatriasi dividen perusahaan, hingga meningkatnya permintaan valuta asing menjelang musim haji. BI optimistis nilai tukar rupiah akan kembali menguat pada semester kedua 2026 melalui langkah intervensi pasar dan pengendalian permintaan dolar non-esensial.
