Akses pupuk juga dipermudah melalui integrasi berbasis KTP serta perluasan jaringan kios hingga tingkat desa. Targetnya, seluruh kecamatan sentra pangan dapat terjangkau sebelum musim tanam gadu 2026, sehingga pupuk tersedia tepat waktu dan mudah diakses.
Jakarta, batas.id — Pemerintah mengambil langkah untuk menurunkan harga pupuk bersubsidi sebesar 20% sebagai upaya menjaga keberlanjutan produksi pangan nasional di tengah lonjakan harga pupuk dunia.
Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, menyampaikan bahwa kebijakan ini merupakan respons atas dinamika global yang berpotensi memicu tekanan pada sektor pertanian. Pemerintah memilih melakukan antisipasi lebih awal agar petani tidak terdampak langsung oleh kenaikan harga internasional.
Sejak awal 2026, pasar pupuk global mengalami tekanan akibat gangguan distribusi, termasuk penutupan Selat Hormuz yang menjadi jalur utama perdagangan pupuk dunia. Selain itu, pembatasan ekspor pupuk nitrogen oleh China turut mendorong kenaikan harga urea global hingga lebih dari 40%.
Kondisi tersebut berdampak pada negara-negara yang bergantung pada impor pupuk, termasuk di kawasan Asia Tenggara. Untuk meredam dampaknya, pemerintah memastikan seluruh jenis pupuk bersubsidi—seperti urea, NPK, dan ZA—mengalami penurunan harga.
Tidak hanya pada aspek harga, pemerintah juga melakukan pembenahan struktural. Sebanyak 145 regulasi terkait pupuk dipangkas melalui Instruksi Presiden guna mempercepat distribusi. Rantai penyaluran dipersingkat dari Kementerian Pertanian ke PT Pupuk Indonesia hingga langsung ke petani.
Akses pupuk kini juga dipermudah melalui integrasi berbasis KTP serta perluasan jaringan kios hingga ke tingkat desa. Langkah ini ditargetkan mampu menjangkau seluruh sentra produksi sebelum musim tanam gadu 2026.
Dari sisi pasokan, pemerintah telah melakukan diversifikasi sumber sejak tahun sebelumnya untuk mengurangi ketergantungan pada jalur impor tertentu. Dengan strategi ini, ketersediaan pupuk nasional tetap terjaga meski terjadi gangguan global.
Kebijakan tersebut diperkirakan mampu menekan biaya produksi petani secara signifikan dan memperluas akses pupuk bagi jutaan petani di seluruh Indonesia. Selain itu, potensi kelangkaan akibat distribusi yang tidak merata juga diharapkan dapat ditekan.
Di sektor hilir, pemerintah menetapkan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah sebesar Rp6.500 per kilogram. Kebijakan ini bertujuan menjaga pendapatan petani agar tetap stabil setelah masa produksi.
Pendekatan yang menggabungkan intervensi di sisi hulu dan hilir ini dinilai penting untuk menjaga keseimbangan sektor pertanian di tengah ketidakpastian global.
Sementara itu, pemerintah memastikan cadangan pangan nasional dalam kondisi aman. Stok beras yang dikelola oleh Perum Bulog telah melampaui 5 juta ton, menjadi salah satu capaian tertinggi dalam beberapa tahun terakhir.
Capaian tersebut didukung oleh berbagai program peningkatan produksi, seperti pompanisasi, perluasan lahan tanam, serta optimalisasi penyerapan hasil panen petani.
Dengan kondisi ini, Indonesia dinilai memiliki ketahanan yang cukup kuat dalam menghadapi tekanan global, baik dari sisi iklim maupun gangguan rantai pasok internasional.
