Presiden Prabowo Subianto melantik sebanyak 1.204 lulusan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Angkatan ke-33 sebagai Pamong Praja Muda. Prosesi pelantikan berlangsung di Kampus IPDN Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, pada Rabu (29/7/2026).
Dalam upacara tersebut, Prabowo bertindak sebagai inspektur upacara sekaligus memimpin pengambilan sumpah jabatan para lulusan. Presiden menyampaikan ucapan selamat kepada seluruh pamong praja muda yang resmi memulai pengabdian sebagai aparatur sipil negara di lingkungan pemerintahan.
Menurut Prabowo, menjadi pamong praja merupakan pilihan hidup yang mengandung tanggung jawab besar untuk melayani masyarakat, bangsa, dan negara. Ia menegaskan bahwa tugas tersebut menuntut dedikasi, integritas, serta kesiapan menghadapi berbagai tantangan dalam menjalankan pemerintahan.
Presiden juga mengingatkan agar para lulusan IPDN mampu hadir di tengah masyarakat ketika terjadi berbagai persoalan, mulai dari pelayanan publik hingga penanganan bencana. Ia berharap para pamong praja muda menjadi pemimpin yang mampu memberikan solusi dan menjadi harapan bagi masyarakat di daerah.
Dalam sambutannya, Prabowo turut mengapresiasi keterlibatan angkatan IPDN yang baru dilantik dalam membantu penanganan bencana di Aceh pada akhir 2025 hingga awal 2026. Pengalaman tersebut dinilai menjadi bekal penting dalam membangun jiwa kepemimpinan dan pengabdian kepada masyarakat.
Pelantikan turut dihadiri sejumlah pejabat tinggi negara, di antaranya Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Djamari Chaniago, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri PANRB Rini Widyantini, Jaksa Agung ST Burhanuddin, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Kepala BIN Muhammad Herindra, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, tiga Wakil Menteri Dalam Negeri, serta Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi. Hadir pula Rektor IPDN Halilul Khairi beserta jajaran civitas akademika.
Pelantikan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah menyiapkan sumber daya manusia pemerintahan yang diharapkan mampu memperkuat tata kelola birokrasi, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta mendukung pembangunan hingga tingkat daerah.
