Jakarta, Batas.id — PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI memanfaatkan aset lahan yang dimilikinya untuk mendukung penyediaan hunian yang layak dan terjangkau bagi masyarakat di kawasan perkotaan.
Langkah tersebut menjadi bagian dari kontribusi BUMN dalam mendukung Program 3 Juta Rumah Rakyat yang ditetapkan pemerintah sebagai salah satu program prioritas.
Direktur Utama KAI Bobby Rasyidin mengatakan pemanfaatan aset strategis milik perusahaan untuk pembangunan hunian dilakukan dengan tetap memperhatikan aspek keselamatan dan kelancaran operasional kereta api.
Menurut Bobby, pengembangan hunian tersebut juga sejalan dengan agenda pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto untuk menyediakan tempat tinggal yang memenuhi standar kelayakan, memiliki harga terjangkau, dan dapat dikelola secara berkelanjutan.
Dalam pelaksanaannya, KAI menerapkan tiga prinsip utama dalam pemanfaatan lahan untuk pembangunan hunian.
Pertama, aspek layak, yaitu hunian harus memenuhi standar keselamatan, kualitas, kenyamanan, serta fungsi sebagai tempat tinggal.
Kedua, aspek terjangkau, yakni pembangunan disesuaikan dengan kebijakan dan skema pemerintah sehingga dapat diakses kelompok masyarakat yang menjadi sasaran program.
Ketiga, aspek berkelanjutan. Prinsip ini mencakup penggunaan lahan secara efisien, integrasi dengan transportasi umum, pemenuhan ketentuan lingkungan, serta pengelolaan kawasan agar dapat dipertahankan dalam jangka panjang.
Sebagai bentuk implementasi, KAI memulai pembangunan hunian terjangkau di kawasan Manggarai, Jakarta. Proyek tersebut mencakup Blok G, Blok H, dan Blok F dengan total luas lahan sekitar 2,2 hektare.
Pembangunan hunian di kawasan tersebut diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan tempat tinggal masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), khususnya mereka yang bekerja dan beraktivitas di wilayah perkotaan.
Lokasi yang terintegrasi dengan jaringan transportasi publik juga diharapkan memberikan kemudahan mobilitas bagi para penghuni sekaligus mendorong pemanfaatan lahan perkotaan secara lebih optimal.
Bobby berharap dimulainya pembangunan menjadi langkah awal dalam menghadirkan hunian yang layak dan terjangkau di tengah kota bagi masyarakat berpenghasilan rendah, sesuai dengan kebijakan pemerintah di bidang perumahan.
Optimalisasi aset BUMN tersebut menjadi salah satu bentuk kolaborasi antara perusahaan negara dan pemerintah dalam memperluas akses masyarakat terhadap hunian yang layak, terjangkau, serta memiliki konektivitas dengan transportasi publik.
