Pemerintah mempercepat penanganan gempa M7,7 di NTT dengan mendirikan RS lapangan, membuka akses logistik dan mengevakuasi ribuan warga.
JAKARTA, Batas.id — Pemerintah mempercepat penanganan pascagempa bumi magnitudo 7,7 yang mengguncang Nagekeo, Nusa Tenggara Timur (NTT), pada Sabtu (15/8). Tim gabungan bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) masih melakukan penyisiran untuk memastikan kondisi serta memperbarui data korban.
Untuk memperkuat pelayanan kesehatan bagi para penyintas, pemerintah telah mendirikan dan mengoperasikan Rumah Sakit Lapangan di Kecamatan Reok, Kabupaten Manggarai. Fasilitas tersebut difungsikan untuk memberikan layanan medis dalam situasi darurat.
Plt. Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton S.P. Panjaitan, mengatakan akses mobilitas untuk distribusi logistik dan proses evakuasi terus dibuka. Jalur darat Larantuka-Maumere saat ini telah tersambung dan dapat dilalui.
Sementara itu, akses jalan yang menghubungkan Ende dengan Nagekeo masih terputus akibat dampak gempa. Tim di lapangan masih mencari jalur alternatif untuk memastikan distribusi bantuan dan mobilitas evakuasi tetap berjalan.
Gempa tersebut menyebabkan lebih dari 5.000 orang mengungsi dan menimbulkan 47 korban jiwa. Kerusakan bangunan juga dilaporkan terjadi secara luas di sejumlah wilayah terdampak.
Berdasarkan data BNPB per Minggu (16/8) pukul 00.00 WIB, jumlah pengungsi terbesar berada di Kabupaten Sikka dengan total 3.356 orang. Sebanyak 1.356 orang mengungsi di GOR Samador, sementara 2.000 lainnya tersebar secara mandiri di 10 titik pengungsian.
Di Kabupaten Manggarai, jumlah pengungsi tercatat mencapai 2.078 orang. Sementara itu, sekitar 500 orang mengungsi di Nagekeo. Pengungsian juga tercatat di Bima dan Kepulauan Selayar.
Pemenuhan kebutuhan dasar menjadi salah satu fokus utama pemerintah dalam masa tanggap darurat. Para penyintas, terutama di Kabupaten Manggarai, membutuhkan sejumlah bantuan mendesak, antara lain tenda darurat, 30 ton beras, obat-obatan, 1.000 selimut, 1.000 velbed, 1.000 tikar, tandon air bersih, serta genset.
Pemerintah Provinsi NTT juga tengah memproses penetapan status tanggap darurat selama 14 hari. Sejumlah pemerintah kabupaten terdampak telah lebih dahulu menetapkan status kedaruratan sesuai kondisi di wilayah masing-masing.
Kabupaten Manggarai menetapkan status Tanggap Darurat Bencana selama 90 hari, terhitung 15 Agustus hingga 13 November 2026. Keputusan tersebut dituangkan dalam Keputusan Bupati Nomor 319 Tahun 2026 dan dilanjutkan dengan pembentukan pos komando melalui Keputusan Bupati Nomor 320 Tahun 2026.
Di Kabupaten Ngada, status Tanggap Darurat Bencana dan pembentukan Pos Komando diberlakukan selama 30 hari, mulai 15 Agustus hingga 15 September 2026, berdasarkan Keputusan Bupati Nomor 441 dan 442/KEP/HK/2026.
Sementara itu, Kabupaten Manggarai Timur menetapkan status Siaga Darurat Bencana hingga 4 September 2026 melalui Keputusan Bupati Nomor HK/141/Tahun 2026.
