Manggarai Barat, Batas.id – Peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia tahun ini akan dijalani dengan cara berbeda oleh sejumlah menteri dan pejabat negara. Mereka tidak seluruhnya mengikuti upacara di Istana Kepresidenan, melainkan turun langsung ke sejumlah wilayah terdampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur (NTT).
Langkah tersebut menjadi bagian dari respons cepat pemerintah pusat atas arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memastikan penanganan dampak gempa bermagnitudo 7,7 berjalan secara langsung, terkoordinasi, dan sesuai kebutuhan masyarakat di lapangan.
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno menjelaskan, sejumlah pejabat pemerintah pusat akan dibagi ke berbagai daerah terdampak. Mereka akan menjalankan tugas masing-masing sekaligus memperingati Hari Kemerdekaan bersama masyarakat yang tengah menghadapi dampak bencana.
“Kami akan membagi tugas ke lapangan dan kemudian kita besok akan berupacara tidak di Jakarta, tapi kita akan ikut berupacara hari ulang tahun kemerdekaan di berbagai daerah terdampak gempa bumi,” ujar Pratikno setelah rapat koordinasi di Kabupaten Manggarai Barat, NTT, Minggu (16/8).
Menurut Pratikno, keberadaan pejabat negara di wilayah terdampak bukan hanya untuk mengikuti rangkaian peringatan kemerdekaan. Mereka juga bertugas mengawal berbagai persoalan penting dan memastikan kebutuhan penanganan bencana dapat segera ditindaklanjuti.
Pembagian tugas dilakukan berdasarkan fungsi dan kewenangan masing-masing kementerian/lembaga. Meski berada di lokasi berbeda, seluruh jajaran pemerintah tetap terhubung melalui koordinasi untuk memastikan penanganan berjalan dalam satu arah.
Pemerintah Pusat Perkuat Penanganan Gempa
Respons pemerintah pusat telah dilakukan sejak hari pertama setelah gempa mengguncang wilayah NTT. Pada malam setelah kejadian, Pratikno bersama Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo, Kepala BNPB Suharyanto, Kepala Basarnas Mohammad Syafii, serta pimpinan PLN, Pertamina, dan Telkom langsung bergerak menuju wilayah terdampak.
Kehadiran jajaran pemerintah pusat tersebut diarahkan untuk mengawal penanganan mulai dari masa tanggap darurat hingga tahap rehabilitasi dan rekonstruksi.
Pemerintah juga membangun sistem posko terpadu untuk mempercepat konsolidasi dan distribusi bantuan. Posko nasional di Jakarta berfungsi mengoordinasikan pengiriman logistik dari berbagai wilayah melalui Bandara Halim Perdanakusuma sebelum diteruskan ke daerah terdampak.
Selain itu, posko operasional di Labuan Bajo dan Maumere diperkuat untuk mendukung koordinasi langsung dengan pemerintah daerah.
Pratikno menilai koordinasi lintas kementerian dan lembaga menjadi faktor penting agar sumber daya pemerintah yang dikerahkan dalam jumlah besar dapat benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.
“Pemerintah pusat full team hadir di sini. Kami mendengarkan paparan pimpinan daerah tentang dukungan yang diharapkan dari pemerintah pusat. Dan, kami masing-masing memaparkan apa yang akan dan sudah dilakukan,” kata Pratikno.
Ia menambahkan, sinkronisasi diperlukan agar seluruh kekuatan pemerintah dapat bekerja secara efektif, baik dalam penanganan kondisi darurat maupun proses pemulihan pascabencana.
Keselamatan Warga Jadi Prioritas
Dalam masa tanggap darurat, pemerintah menempatkan keselamatan warga dan pemenuhan kebutuhan dasar sebagai prioritas utama. Bersamaan dengan itu, pemerintah mempercepat pemulihan berbagai infrastruktur penting yang terdampak agar aktivitas masyarakat dapat kembali normal.
Infrastruktur yang menjadi perhatian antara lain jalan, jembatan, rumah sakit, jaringan listrik, layanan telekomunikasi, hingga fasilitas publik lainnya.
“Dalam tahap tanggap darurat ini yang utama tentu saja adalah menyelamatkan dan memenuhi kebutuhan dasar warga yang terdampak, kemudian mengembalikan infrastruktur yang rusak agar segera fungsional, baik jalan, jembatan, rumah sakit, listrik, jaringan internet, dan lain-lain,” ujar Pratikno.
Dengan turun langsung ke wilayah terdampak, pemerintah ingin memastikan momentum HUT ke-81 Kemerdekaan RI tidak hanya berlangsung sebagai seremoni. Peringatan kemerdekaan juga menjadi momentum untuk menunjukkan solidaritas dan memastikan negara hadir bersama masyarakat NTT yang tengah menghadapi bencana.
