JAKARTA, Batas.id — Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI Muhammad Qodari menilai kehadiran Presiden Prabowo Subianto dalam KTT BRICS 2026 di New Delhi, India, bukan sekadar memenuhi undangan. Forum tersebut dinilai menjadi kesempatan bagi Indonesia untuk memperluas kerja sama internasional yang dapat memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
Menurut Qodari, Prabowo memanfaatkan KTT BRICS untuk mendorong kolaborasi dengan negara-negara anggota, terutama dalam upaya menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Karena itu, Prabowo berulang kali menekankan pentingnya mempererat kerja sama antarnegara BRICS.
Dalam pertemuan tertutup pada Sabtu (12/9/2026), Prabowo juga menegaskan bahwa Indonesia tidak ingin bergantung atau didikte oleh kekuatan mana pun. Kemandirian, menurutnya, perlu dibangun dari dalam negeri melalui ketahanan pangan dan energi, peningkatan pendidikan, serta perluasan kesempatan masyarakat untuk mencapai kemakmuran.
Qodari menyebut pendekatan tersebut sejalan dengan prinsip politik luar negeri bebas aktif Indonesia. Kerja sama internasional dijalankan dengan prinsip kesetaraan, saling percaya, dan kepentingan bersama tanpa berpihak atau bergantung pada satu kekuatan tertentu.
Ia menilai keterlibatan Indonesia dalam BRICS semakin relevan di tengah situasi geopolitik yang kompleks dan meningkatnya proteksionisme ekonomi. Keanggotaan BRICS yang mencakup sejumlah negara dengan populasi dan kekuatan ekonomi besar dinilai membuka peluang bagi Indonesia untuk memperluas jejaring serta mendiversifikasi mitra ekonominya.
Menurut Qodari, diversifikasi tersebut menjadi bagian dari strategi memperkuat ketahanan nasional. Indonesia memiliki peluang untuk mengakses pasar dan jaringan ekonomi yang lebih luas sehingga kepentingan nasional dapat tetap dijaga di tengah ketidakpastian ekonomi global.
Diplomasi dan Kepentingan Domestik
Qodari menegaskan aktivitas diplomasi Presiden Prabowo tidak mengurangi perhatian pemerintah terhadap persoalan di dalam negeri. Sebaliknya, diplomasi dipandang sebagai instrumen untuk mendukung penyelesaian berbagai persoalan domestik, termasuk pemerataan ekonomi, peningkatan kesejahteraan, dan penciptaan lapangan kerja.
Pemerintah juga berkomitmen mengawal implementasi berbagai kesepakatan yang dihasilkan dalam forum BRICS. Qodari menilai keberhasilan diplomasi tidak cukup diukur dari banyaknya pertemuan yang dilakukan, tetapi dari seberapa besar hasil kerja sama tersebut dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Indonesia.
