Jakarta, 16 Agustus 2026 – Pemerintah menyiapkan 71 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk mendukung pemenuhan kebutuhan makanan bagi masyarakat yang mengungsi akibat gempa bumi bermagnitudo 7,7 di sejumlah wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT).
Kebijakan tersebut dibahas dalam Rapat Koordinasi Penanganan Bencana Gempa NTT di Jakarta, Minggu (16/8). Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan, layanan Makan Bergizi Gratis (MBG) yang sebelumnya diperuntukkan bagi siswa dapat sementara dialihkan untuk membantu memenuhi kebutuhan pangan para pengungsi.
Menurut Tito, pengalihan tersebut dimungkinkan karena sejumlah sekolah di wilayah terdampak masih libur atau tidak dapat digunakan akibat mengalami kerusakan.
“Ada beberapa sekolah yang masih libur atau diliburkan karena rusak dan lain-lain. Tadi kami sudah komunikasi dengan Kepala BGN, Bapak Sudaryono. Ada 71 SPPG yang mungkin bisa difungsikan,” ujar Tito.
Ia menilai pemanfaatan fasilitas SPPG untuk membantu pengungsi akan memberikan dukungan penting selama masa tanggap darurat.
“Karena sekolahnya tidak diberikan, nah dikasih ke pengungsian. Ini akan sangat bermanfaat,” lanjutnya.
Dua Posko Bantuan Flores Disiapkan
Selain mengoptimalkan SPPG, Tito mengusulkan pembentukan dua posko utama untuk memperkuat penanganan masyarakat terdampak gempa, yakni posko wilayah Flores bagian timur dan Flores bagian barat.
Posko timur Flores akan mencakup wilayah Ende, Sikka, Ngada, dan daerah sekitarnya. Sementara posko barat Flores akan dipusatkan di Labuan Bajo dengan cakupan wilayah Manggarai Barat, Manggarai, dan Manggarai Timur.
Pembagian wilayah tersebut diharapkan dapat mempermudah koordinasi sekaligus mempercepat distribusi bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan.
SPPG Diminta Sesuaikan Layanan
Sebelumnya, Badan Gizi Nasional (BGN) meminta seluruh SPPG yang berada di wilayah terdampak gempa NTT untuk mengutamakan keselamatan dan menyesuaikan operasional dengan kondisi kedaruratan.
Kepala BGN Sudaryono mengatakan, Surat Edaran Nomor 7 Tahun 2025 mengenai Pelayanan Program MBG dalam Situasi Kedaruratan Akibat Bencana Alam akan segera diperbarui agar sesuai dengan situasi tanggap darurat saat ini.
Pengelola SPPG juga diminta mengikuti ketentuan terbaru yang nantinya disampaikan melalui kanal komunikasi resmi.
Sudaryono menegaskan, SPPG yang terdampak langsung harus mengutamakan keselamatan dan segera melaporkan kondisi fasilitas kepada pihak terkait. Sementara itu, SPPG di sekitar wilayah bencana yang masih dapat beroperasi dapat menyesuaikan layanan untuk membantu masyarakat terdampak, termasuk kelompok rentan.
BGN juga meminta seluruh SPPG memperkuat koordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) serta pemerintah daerah. Langkah tersebut diperlukan agar pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat selama masa tanggap darurat dapat berlangsung cepat, terarah, dan terkoordinasi.
