Pemerintah Pastikan Harga BBM Subsidi Tak Naik hingga Akhir Tahun, Simak Aturan Baru Tiket Pesawat

Jakarta, Batas.id – Pemerintah melalui Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyampaikan sejumlah kebijakan strategis terkait sektor transportasi dan energi nasional. Dalam konferensi pers terbaru, pemerintah memberikan kepastian bahwa harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi, yakni Pertalite dan Solar, tidak akan mengalami kenaikan hingga Desember tahun ini.

Keputusan ini diambil guna menjaga stabilitas ekonomi dan daya beli masyarakat di tengah fluktuasi harga minyak global. Menteri Keuangan menambahkan bahwa anggaran subsidi masih mencukupi, bahkan jika harga minyak dunia rata-rata mencapai 100 dolar AS per barel. Pemerintah mengeklaim memiliki “bantalan” dana melalui Sisa Anggaran Lebih (SAL) sebesar Rp420 triliun untuk mengantisipasi lonjakan harga yang tak terkendali.

Intervensi Harga Tiket Pesawat

Selain BBM, fokus utama pemerintah adalah menekan kenaikan harga tiket pesawat domestik akibat melonjaknya harga avtur global. Di Bandara Soekarno-Hatta, harga avtur per 1 April telah menyentuh angka Rp23.551 per liter. Mengingat biaya bahan bakar berkontribusi sekitar 40% terhadap biaya operasional maskapai, pemerintah menyiapkan langkah mitigasi agar kenaikan harga tiket tetap terjangkau.

Menteri Perhubungan, Dudi Purwagandi, menjelaskan bahwa pemerintah telah menetapkan kenaikan fuel surcharge atau biaya tambahan bahan bakar menjadi 38% untuk pesawat jenis jet maupun propeller. Meski ada kenaikan biaya tambahan, pemerintah melakukan intervensi agar harga tiket yang dibayar masyarakat hanya naik di kisaran 9 hingga 13 persen saja.

Langkah-langkah tersebut meliputi:

• PPN Ditanggung Pemerintah (DTP): Pajak Pertambahan Nilai sebesar 11% untuk tiket angkutan udara niaga berjadwal kelas ekonomi dalam negeri akan ditanggung pemerintah selama dua bulan, dengan alokasi subsidi mencapai Rp2,6 triliun.
• Pembebasan Bea Masuk Suku Cadang: Pemerintah memberikan insentif berupa penurunan bea masuk suku cadang pesawat menjadi 0%. Langkah ini diharapkan dapat menekan biaya perawatan maskapai hingga Rp500 miliar per tahun.
• Relaksasi Pembayaran: Pertamina memberikan relaksasi mekanisme pembayaran kepada maskapai melalui skema business to business.

Pembatasan Pembelian BBM Subsidi

Terkait distribusi energi, pemerintah juga menyinggung perihal pengendalian BBM subsidi agar tepat sasaran. Berdasarkan aturan teknis dari BPH Migas, akan diberlakukan pembatasan pembelian Pertalite sebesar 50 liter per hari untuk kendaraan pribadi.

“Untuk Pertalite dan Solar, tetap mengacu pada surat edaran yang ada, dan ini akan berlaku untuk masa evaluasi selama dua bulan,” ujar Airlangga dalam sesi tanya jawab tersebut. Sementara itu, untuk kebijakan BBM non-subsidi, pemerintah masih melakukan pengkajian lebih lanjut sebelum disampaikan kepada publik.

Pemerintah berharap rangkaian kebijakan ini dapat menjaga keseimbangan antara keberlanjutan industri penerbangan nasional dan perlindungan terhadap daya beli masyarakat di tengah ketidakpastian geopolitik global.