Source: BPMI Setpres/Kris
Jakarta, Batas.id — Presiden Prabowo Subianto meminta penindakan tegas terhadap korporasi yang terbukti terlibat dalam kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Selain pencabutan izin usaha, pemerintah diminta tetap mendalami kemungkinan adanya unsur pidana terhadap pihak yang terbukti melakukan pelanggaran.
Arahan tersebut disampaikan Prabowo saat memimpin rapat terbatas secara hybrid mengenai penanganan sejumlah bencana di Indonesia dari Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (16/9/2026).
Dalam rapat tersebut, Prabowo menyoroti laporan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo mengenai dugaan kebakaran yang dilakukan secara sengaja serta indikasi keterlibatan sejumlah korporasi.
Prabowo menegaskan, perusahaan yang terbukti melanggar berdasarkan hasil verifikasi harus mendapatkan tindakan tegas. Terlebih, terhadap korporasi yang sebelumnya pernah dikenai sanksi namun kembali melakukan pelanggaran.
“Semua tadi yang dinilai oleh Kapolri, diverifikasi yang melanggar, kita akan bertindak dengan keras. Apalagi yang sudah diberi sanksi tahun-tahun yang dulu, kalau sekarang masih melanggar, berarti tidak ada jalan lain, kita harus cabut semua izin-izinnya,” kata Prabowo.
Menurutnya, pencabutan izin dapat segera dilakukan apabila proses verifikasi telah memastikan suatu pihak bertanggung jawab atas pelanggaran karhutla.
Prabowo juga meminta agar proses hukum tidak berhenti pada sanksi administratif. Jika terdapat indikasi tindak pidana, aparat diminta tetap melakukan penyelidikan.
“Bila perlu setelah dicabut, tetap kita selidiki unsur pidananya. Tidak ada ampun mulai sekarang,” tegasnya.
Kepada Kapolri, Prabowo meminta jajaran kepolisian bersama instansi terkait melakukan penyelidikan secara menyeluruh. Langkah tersebut diperlukan untuk memastikan pihak yang bertanggung jawab mendapatkan penindakan sesuai dengan bentuk pelanggarannya.
“Kapolri saya minta all out. Saya minta kerahkan instansi yang di bawah kalian. Selidiki sedalam-dalamnya dan kita tindak. Kita tidak bisa lagi toleransi soal ini,” ujar Prabowo.
Selain penegakan hukum, Presiden meminta pemerintah menjaga kesiapsiagaan dalam menghadapi potensi karhutla. Berdasarkan laporan yang diterimanya, kondisi dalam sekitar satu setengah bulan ke depan masih tergolong rawan sehingga upaya pencegahan dan penanganan perlu terus diperkuat.
“Kita harus punya stamina, ketahanan, tadi sudah dilaporkan satu setengah bulan ke depan masih cukup rawan, tapi kita sekarang akan mencari langkah-langkah solusi menyeluruh,” katanya.
Prabowo juga meminta pemerintah menjadikan penanganan karhutla saat ini sebagai bahan evaluasi untuk memperkuat sistem mitigasi bencana ke depan.
Menurutnya, persiapan yang lebih besar dan terintegrasi diperlukan agar pemerintah dapat melakukan pencegahan serta penanganan kebakaran hutan secara lebih cepat dan efektif.
“Persiapan kita harus lebih masif, dan penanganan-penanganan yang akan datang saya yakin akan lebih baik dari pengalaman kita sekarang. Saya tekankan bahwa masalah kebakaran hutan ini harus kita benar-benar kendalikan,” ujar Prabowo
