Kemendagri menerbitkan 11.225 dokumen kependudukan bagi warga terdampak gempa NTT melalui layanan jemput bola di tujuh kabupaten.
NTT, Batas.id — Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah menerbitkan sebanyak 11.225 dokumen kependudukan bagi masyarakat terdampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur (NTT). Penerbitan dokumen dilakukan melalui layanan administrasi kependudukan (adminduk) secara jemput bola di tujuh kabupaten terdampak hingga Sabtu (29/8/2026).
Direktur Jenderal Dukcapil Teguh Setyabudi mengatakan pemulihan dokumen kependudukan menjadi salah satu kebutuhan penting bagi masyarakat setelah bencana. Dokumen seperti KTP elektronik dan Kartu Keluarga yang hilang atau rusak akibat gempa dapat menghambat warga dalam memperoleh berbagai layanan dan bantuan pemerintah.
Menurut Teguh, dokumen kependudukan diperlukan masyarakat untuk mengakses bantuan logistik, layanan kesehatan hingga program pemulihan dan rehabilitasi permukiman. Karena itu, pemerintah menghadirkan pelayanan langsung di lokasi pengungsian agar warga tidak perlu mendatangi kantor pelayanan yang kemungkinan masih terdampak bencana.
“Dokumen kependudukan seperti KTP elektronik dan Kartu Keluarga sering kali hilang atau rusak tertimbun bangunan saat bencana terjadi. Padahal, berkas tersebut merupakan kunci utama bagi warga untuk mengakses bantuan logistik, layanan kesehatan, hingga rehabilitasi pemukiman,” ujar Teguh.
Gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 yang terjadi pada 15 Agustus 2026 pukul 04.58 WIB tersebut berpusat di Kabupaten Nagekeo dan berdampak pada sejumlah wilayah di Pulau Flores. Bencana tersebut mengakibatkan lebih dari 100 orang meninggal dunia, 1.603 orang mengalami luka-luka, serta lebih dari 180 ribu warga harus mengungsi.
Sebagai respons atas kondisi tersebut, Ditjen Dukcapil membentuk Tim Tanggap Darurat Bencana Gempa Bumi NTT. Tim tersebut mulai diterjunkan ke tujuh kabupaten terdampak sejak 24 Agustus 2026 untuk membantu memulihkan layanan administrasi kependudukan masyarakat.
Dalam pelaksanaannya, tim Ditjen Dukcapil berkoordinasi dengan Dinas Dukcapil di daerah untuk melakukan pelayanan langsung kepada warga. Selama dua hari pelaksanaan layanan jemput bola, sebanyak 11.225 dokumen kependudukan dan pencatatan sipil berhasil diterbitkan.
Pelayanan tersebut mencakup Kabupaten Manggarai Timur, Nagekeo, Manggarai, Ende, Ngada, Sikka, dan Manggarai Barat. Pola pelayanan disesuaikan dengan kondisi geografis serta lokasi dan sebaran warga yang berada di pengungsian.
Perangkat Portabel Dikerahkan ke Lokasi Pengungsian
Untuk mendukung pelayanan di tengah kondisi pascabencana, setiap tim lapangan dilengkapi berbagai perangkat pendukung. Peralatan tersebut mencakup perangkat perekaman dan pencetakan portabel, persediaan blangko KTP elektronik, serta jaringan internet satelit.
Dengan dukungan tersebut, petugas tidak hanya menunggu warga datang ke lokasi pelayanan. Tim secara aktif mendatangi posko pengungsian dan desa-desa terdampak untuk memberikan pelayanan administrasi kependudukan secara langsung.
“Setiap tim lapangan dibekali perangkat perekaman dan pencetakan portabel, pasokan blangko KTP-el, hingga jaringan internet satelit. Kami tidak membuka layanan statis menunggu masyarakat datang, melainkan menyisir posko-posko pengungsian dan desa terdampak,” kata Teguh.
Layanan jemput bola juga menjadi solusi untuk menjaga pelayanan adminduk tetap berjalan ketika sejumlah fasilitas pelayanan di daerah terdampak mengalami kerusakan. Masyarakat dapat mengurus dokumen yang hilang atau rusak tanpa harus menempuh perjalanan ke kantor Dukcapil.
Seluruh proses penerbitan dokumen kependudukan bagi warga terdampak gempa tersebut diberikan tanpa pungutan biaya.
Dokumen yang telah diterbitkan dapat langsung digunakan masyarakat untuk memenuhi berbagai kebutuhan pascabencana. Selain sebagai identitas resmi, dokumen tersebut diperlukan untuk mengakses bantuan sosial dan logistik, memperoleh pelayanan kesehatan, mengurus kembali pendidikan anak, serta mendukung proses pengajuan bantuan pemulihan dan perbaikan rumah.
