Pemerintah mempercepat program PLTS 100 GWp yang diproyeksikan menghemat Rp73,9 triliun per tahun dan menciptakan 5,52 juta lapangan kerja.
JEMBRANA, Batas.id — Pemerintah mempercepat pengembangan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) berkapasitas total 100 Gigawatt peak (GWp). Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyebut program tersebut berpotensi memberikan manfaat ekonomi sekaligus memperkuat ketahanan energi nasional.
Bahlil menyampaikan hal itu saat melaporkan program PLTS 100 GWp kepada Presiden Prabowo Subianto dalam peluncuran program di Kabupaten Jembrana, Bali, Selasa (25/8). Menurutnya, pembangunan PLTS tersebut membutuhkan investasi sekitar USD73 miliar atau lebih dari Rp1.140 triliun.
Dari investasi tersebut, pemerintah memperkirakan program PLTS 100 GWp dapat menghemat anggaran negara hingga Rp73,9 triliun setiap tahun melalui efisiensi subsidi energi. Program ini juga diproyeksikan mampu membuka sekitar 5,52 juta lapangan kerja.
Program PLTS 100 GWp akan mulai dipercepat setelah masuk dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027. Pemerintah menargetkan pembangunan pembangkit energi surya tersebut dapat direalisasikan secara bertahap dalam kurun waktu tiga tahun.
Pada tahap awal, pemerintah melakukan groundbreaking proyek PLTS dengan total kapasitas 5,3 GWp. Sementara itu, proyek yang dibangun di Bali memiliki kapasitas sekitar 1.000 megawatt (MW) dan dilengkapi sistem baterai untuk menyimpan energi.
Selain manfaat ekonomi, pengembangan PLTS juga diharapkan berkontribusi terhadap pengurangan emisi karbon. Jika seluruh kapasitas 100 GWp dapat direalisasikan, pemerintah memperkirakan pengurangan emisi mencapai sekitar 140 juta ton CO2 per tahun, dengan potensi nilai ekonomi karbon sebesar Rp6,31 triliun.
Bahlil menjelaskan biaya pembangkitan listrik dari PLTS dalam proyek yang diluncurkan saat ini berada pada kisaran USD0,05–0,06 per kWh. Namun, angka tersebut belum memasukkan biaya baterai penyimpanan energi yang nilainya akan bergantung pada durasi penyimpanan yang dibutuhkan.
Pemerintah juga akan memanfaatkan program tersebut untuk memperluas akses listrik ke wilayah yang belum terjangkau jaringan listrik. Program ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo mengenai pembangunan PLTS berkapasitas 1 MW di setiap desa.
Bahlil mencontohkan penerapan PLTS 1 MW per desa telah dilakukan Pertamina di salah satu wilayah di Sumatra. Proyek tersebut disebut mampu membuka akses listrik bagi daerah yang sebelumnya belum terjangkau sekaligus mendukung pengembangan fasilitas penyimpanan energi dan aktivitas ekonomi masyarakat, termasuk sektor perikanan.
Selain membangun pembangkit baru, pemerintah juga mendorong pengalihan pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) berbahan bakar minyak menjadi pembangkit berbasis energi terbarukan. Salah satu contohnya dilakukan PLN di Bangka Belitung melalui pengembangan kombinasi energi angin dan tenaga surya.
Menurut Bahlil, Indonesia masih memiliki sekitar 12,6 GW kapasitas pembangkit listrik berbasis BBM. Konversi PLTD menjadi pembangkit berbasis energi terbarukan diharapkan dapat mengurangi konsumsi sekaligus ketergantungan terhadap impor BBM, khususnya solar, sehingga kebutuhan energi semakin banyak dipenuhi dari sumber energi dalam negeri.
Program PLTS 100 GWp tersebut menjadi salah satu langkah pemerintah untuk memperbesar pemanfaatan energi terbarukan, memperluas akses listrik, menekan penggunaan energi fosil, serta memperkuat kemandirian dan ketahanan energi nasional.
