BGN memesan puluhan ribu unit motor listrik untuk operasional. hal ini menimbulkan pro dan kontra di masyarakat.
Jakarta, Batas.id – Komisi IX DPR RI menjadwalkan pemanggilan terhadap Badan Gizi Nasional pada Senin (13/4/2026) untuk meminta klarifikasi terkait rencana pengadaan puluhan ribu motor listrik operasional yang memicu perdebatan publik.
Pengadaan sekitar 21.800 unit motor listrik tersebut direncanakan untuk mendukung mobilitas kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di berbagai wilayah Indonesia. Namun, kebijakan ini menuai sorotan karena dinilai berpotensi menimbulkan persoalan dalam pengelolaan anggaran negara.
Wakil Ketua Komisi IX, Charles Honoris, menegaskan pentingnya transparansi serta kejelasan urgensi dari kebijakan tersebut. DPR ingin memastikan apakah pengadaan ini benar-benar diperlukan untuk menunjang program Makan Bergizi Gratis atau justru berpotensi membebani keuangan negara.
Selain itu, DPR juga menyoroti informasi mengenai adanya penolakan awal dari Kementerian Keuangan terhadap alokasi anggaran tersebut. Jika benar pengadaan tetap dilanjutkan di tengah keterbatasan fiskal, maka hal itu dapat menjadi catatan serius dalam aspek prosedur penganggaran.
Sementara itu, Kepala BGN, Dadan Hindayana, sebelumnya menjelaskan bahwa motor listrik diperlukan untuk menunjang operasional di lapangan, terutama dalam menjangkau wilayah terpencil guna memastikan distribusi program berjalan efektif.
BGN juga menyatakan bahwa penggunaan kendaraan listrik sejalan dengan upaya pemerintah dalam mendorong transisi energi ramah lingkungan. Meski demikian, dengan estimasi harga sekitar Rp42 juta per unit, total anggaran pengadaan diperkirakan melampaui Rp900 miliar, yang menjadi perhatian berbagai pihak.
Rapat dengar pendapat yang digelar diharapkan dapat memberikan penjelasan komprehensif dari BGN. Komisi IX menegaskan bahwa penggunaan anggaran negara harus berorientasi pada peningkatan kualitas gizi masyarakat dan dilakukan secara akuntabel.
