Jakarta, Batas.id – Pemerintah terus mempercepat penanganan dampak gempa bumi yang melanda sejumlah wilayah di Nusa Tenggara Timur (NTT). Koordinasi lintas kementerian dan lembaga juga terus diperkuat untuk memastikan kebutuhan masyarakat terdampak dapat segera terpenuhi.
Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom RI) Muhammad Qodari mengatakan, pemerintah telah bergerak sejak hari pertama bencana dengan mengirimkan bantuan serta menugaskan sejumlah menteri dan wakil menteri untuk turun langsung ke lokasi.
“Pemerintah bertindak dengan cepat pada hari kejadian, langsung mengirimkan bantuan, juga menugaskan menteri-menteri, wakil menteri untuk segera ke lokasi, ke lapangan, dan koordinasi terus dilakukan,” ujar Qodari di Jagakarsa, Jakarta Selatan, Selasa (18/8).
Menurut Qodari, penanganan bencana dilakukan melalui dua tahapan utama. Tahap pertama diarahkan pada penanganan korban dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terdampak. Sementara tahap berikutnya berfokus pada rehabilitasi dan rekonstruksi, termasuk pemulihan berbagai infrastruktur dan fasilitas dasar.
Infrastruktur yang menjadi perhatian antara lain jaringan telekomunikasi dan transportasi guna memastikan aktivitas masyarakat serta distribusi bantuan dapat kembali berjalan.
“Fokus pertama adalah penanganan korban, kemudian infrastruktur dan fasilitas mendasar seperti telekomunikasi serta transportasi. Alhamdulillah, pada hari ini tertangani dengan baik,” kata Qodari.
Kehadiran pemerintah di wilayah terdampak juga terlihat saat peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI pada 17 Agustus 2026. Sejumlah menteri, wakil menteri, dan pimpinan lembaga mengikuti upacara kemerdekaan di wilayah terdampak sekaligus memantau penanganan bencana secara langsung.
Pada kesempatan yang sama, Kepala BNPB Suharyanto bersama Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno meninjau lokasi pengungsian terpusat di Lapangan Pendidikan Barangkolong, Kecamatan Reok, Kabupaten Manggarai.
Kunjungan tersebut dilakukan untuk memastikan kebutuhan warga terpenuhi sekaligus mendengar langsung kondisi dan aspirasi masyarakat terdampak. Menko PMK juga meminta pemerintah daerah segera membentuk satuan tugas (satgas) untuk memperkuat koordinasi penanganan bencana.
“Kami mendorong agar satgas daerah segera dibentuk karena lokasi pengungsian berada di beberapa titik. Kami juga melihat masih ada kebutuhan dasar pengungsi yang harus dipenuhi,” ujar Pratikno.
BNPB selanjutnya memastikan dukungan bagi para pengungsi terus diperkuat. Bantuan yang disiapkan mencakup tenda keluarga, tenda serbaguna, peralatan pendukung, logistik, serta berbagai kebutuhan lainnya.
Dukungan juga dilakukan melalui koordinasi dengan Kementerian Sosial untuk mengoperasikan dapur umum yang dikelola Taruna Siaga Bencana (Tagana). Selama berada di lokasi pengungsian, masyarakat terdampak akan memperoleh makanan tiga kali sehari dengan memperhatikan kebutuhan gizi.
Di sektor kesehatan, pemerintah turut memperkuat layanan medis dengan berkoordinasi bersama Kementerian Kesehatan. Tenaga kesehatan dari berbagai daerah akan ditambah, sementara ketersediaan obat-obatan dan peralatan medis terus dipastikan agar pelayanan kepada masyarakat terdampak dapat berjalan optimal.
