Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi (KDM), menyatakan kemarahannya setelah mengetahui bahwa palang pintu perlintasan kereta api di wilayah Bekasi (seperti di Ampera dan Bulak Kapal) masih dikuasai oleh oknum Organisasi Kemasyarakatan (Ormas).
Bekasi, Batas.id – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang akrab disapa KDM, kembali menunjukkan ketegasannya dalam membela kepentingan publik. Kali ini, sorotan tajamnya tertuju pada fenomena perlintasan sebidang kereta api di wilayah Bekasi yang disinyalir telah lama dikuasai oleh oknum Organisasi Kemasyarakatan (Ormas).
Kemarahan KDM memuncak saat ia meninjau langsung beberapa titik perlintasan kereta api yang tidak memiliki palang pintu resmi. Alih-alih dikelola oleh negara melalui PT KAI atau Dinas Perhubungan, perlintasan tersebut justru dijaga oleh sekelompok orang dari ormas tertentu yang menarik pungutan dari para pengendara yang melintas.
Keselamatan Publik di Atas Segalanya
Bagi KDM, penguasaan fasilitas publik oleh ormas bukan sekadar masalah administrasi, melainkan ancaman nyata bagi keselamatan nyawa manusia. Perlintasan yang dikelola secara swadaya oleh oknum sering kali tidak memiliki standar keamanan yang jelas. Risiko kecelakaan maut antara kendaraan dan kereta api menjadi sangat tinggi karena koordinasi jadwal kereta yang tidak akurat.
“Negara tidak boleh kalah oleh ormas. Fasilitas publik seperti perlintasan kereta api adalah tanggung jawab pemerintah dan PT KAI, bukan lahan untuk mencari keuntungan pribadi atau kelompok,” tegas KDM dengan nada bicara yang lugas.
Desakan untuk Penertiban Total
Dalam aksi respons cepatnya, KDM segera berkoordinasi dengan aparat kepolisian dan Pemerintah Kota Bekasi. Ia mendesak agar praktik premanisme berkedok penjagaan perlintasan ini segera dihentikan. Menurutnya, pembiaran yang dilakukan selama bertahun-tahun telah menciptakan budaya yang salah, di mana masyarakat merasa “terpaksa” membayar untuk keamanan yang sebenarnya adalah hak mereka dari negara.
KDM meminta pihak berwenang untuk segera memasang palang pintu otomatis yang resmi dan menempatkan petugas bersertifikat di titik-titik rawan tersebut. Jika memang secara teknis perlintasan tersebut dianggap ilegal dan membahayakan, KDM tidak segan-segan mendukung penutupan permanen demi keselamatan warga.
Solusi Infrastruktur
Selain penertiban, KDM juga mendorong percepatan pembangunan flyover atau underpass di titik-titik kemacetan parah di Bekasi. Baginya, pembangunan infrastruktur yang memadai adalah kunci utama untuk menghilangkan celah bagi oknum ormas dalam mengeksploitasi fasilitas umum.
Kegeraman KDM ini mendapat dukungan luas dari netizen dan warga sekitar yang selama ini merasa resah namun tidak berdaya. Kini, bola panas ada di tangan pemerintah daerah dan kepolisian untuk membuktikan bahwa negara hadir dan tidak kalah oleh tekanan ormas manapun di Jawa Barat.
