Fahri Hamzah Tanggapi Pernyataan Saiful Mujani: Jangan Beri Ruang Tindakan Inkonstitusional

Jakarta, Batas.id – Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Fahri Hamzah, menegaskan pentingnya menjaga demokrasi konstitusional serta tidak memberi ruang terhadap tindakan inkonstitusional yang berpotensi mengganggu stabilitas negara.

Pernyataan tersebut disampaikan Fahri setelah bertemu Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, di Istana Negara, Jakarta, pada Senin (6/4).

Fahri mengingatkan bahwa segala bentuk tindakan yang bertentangan dengan konstitusi dapat menimbulkan dampak serius bagi kehidupan berbangsa dan bernegara.

“Jangan sampai ada izin atau ruang bagi tindakan inkonstitusional. Hal seperti itu sangat berbahaya dan bentuknya pun bermacam-macam,” kata Fahri kepada awak media.

Pernyataan ini merupakan respons atas komentar yang dinilai provokatif terkait ajakan menggulingkan pemerintahan yang disampaikan oleh pengamat politik sekaligus pendiri Saiful Mujani Research and Consulting, Saiful Mujani, dalam sebuah acara halalbihalal.

Menurut Fahri, kondisi geopolitik global yang tengah bergejolak saat ini menuntut adanya soliditas dan kesepahaman di dalam negeri. Karena itu, seluruh pihak diharapkan menyampaikan aspirasi dan kritik melalui mekanisme yang sesuai dengan konstitusi.

Ia menilai bahwa menjaga stabilitas nasional merupakan tanggung jawab bersama, terutama ketika situasi global sedang tidak menentu.

“Dalam kondisi dunia yang sedang penuh ketidakpastian seperti sekarang, kita justru membutuhkan kesepakatan bersama. Semua hal seharusnya dibicarakan dalam koridor konstitusi,” ujarnya.

Sebagai salah satu aktivis yang terlibat dalam gerakan reformasi 1998, Fahri juga mengingatkan bahwa demokrasi di Indonesia dibangun melalui perjuangan panjang. Oleh karena itu, ia menilai demokrasi tidak boleh dirusak oleh tindakan yang berpotensi menimbulkan kekacauan.

“Kita dulu berjuang sangat keras untuk membangun demokrasi. Jangan sampai sekarang kita justru membuka ruang bagi kekacauan yang dapat merusak sistem yang telah dibangun,” tegasnya.

Fahri juga menekankan bahwa dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, tanggung jawab pemerintahan tidak hanya berada di tangan presiden, tetapi juga melibatkan berbagai lembaga negara lainnya sebagai bagian dari mekanisme checks and balances.

Lebih lanjut, ia mengajak seluruh elemen bangsa untuk melakukan introspeksi serta menjaga persatuan nasional di tengah berbagai tantangan global.

Terkait kebijakan pemerintah, termasuk langkah efisiensi yang tengah dilakukan pemerintahan Presiden Prabowo, Fahri menilai kebijakan tersebut bertujuan untuk memperbaiki tata kelola serta mengurangi potensi kebocoran anggaran.

“Pak Prabowo tentu memiliki niat baik untuk masyarakat. Jika ada kebijakan penghematan atau efisiensi, itu bagian dari upaya memperbaiki sistem, apalagi memang masih banyak kebocoran dan pemborosan yang perlu dibenahi,” kata Fahri.